DKI Nilai PT MRT Jakarta Belum Siap Bangun TOD

DKI Nilai PT MRT Jakarta Belum Siap Bangun TOD
Proyek pembangunan jalur kereta api ringan (LRT) Jabodebek koridor Cawang–Kuningan–Dukuh Atas di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa 13 November 2018. Pesatnya pembangunan infrastruktur transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan kota di sekitarnya dinilai dapat mendongkrak bisnis properti di kota-kota satelit karena memudahkan masyarakat mendapatkan akses transportasi menuju ibukota. ( Foto: Antara / Hafidz Mubarak A )
Lenny Tristia Tambun / FMB Rabu, 10 April 2019 | 09:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menilai PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta belum siap membangun Kawasan Berorientasi Transit (Transit Oriented Development/TOD) di sepanjang lintasan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI, Heru Hermawanto mengatakan kawasan TOD MRT yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2030 adalah Kawasan Dukuh Atas.

“TOD yang sudah ditetapkan dalam Perda RTRW, yang sudah fix adalah Dukuh Atas. Kawasan ini sudah dipersiapkan sejak lama sebelum ada MRT,” kata Heru Hermawanto, Rabu (10/4/2019).

Sayangnya, dalam perkembangan sejak diresmikannya MRT Jakarta, simpul-simpul TOD di kawasan Dukuh Atas meminta dibangunkan simpul TOD baru. Kondisi ini akan semakin tidak memperjelas pembangunan kawasan TOD di Dukuh Atas.

“Yang celakanya, di antara simpul-simpul ini, minta simpul juga. Bisa dibayangkan, di tengah-tengah Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan Dukuh Atas, ada yang minta dibuat TOD. Ini bagaimana semua jadi TOD akhirnya. Bisa kebayang enggak tuh?” jelas Heru.

Terkait pernyataan PT MRT Jakarta yang mengatakan TOD Dukuh Atas atau TOD lainnya belum bisa dilaksanakan karena belum ada aturan Panduan Rancang Kota (PRK), menurut Heru Hermawanto, kurang tepat.

Pembangunan kawasan TOD di Dukuh Atas atau sekitar stasiun MRT Jakarta bukan dikarenakan belum diterbitkannya aturan terkait PRK. Karena PRK justru telah ditentukan. Hanya saja, PT MRT Jakarta belum siap terkait apa yang akan ditawarkan dalam pembangunan kawasan TOD miliknya.

“Kalau MRT kaitannya bukan PRK sebenarnya. PRK-nya kan sudah ditentukan. PRK itu sebenarnya mirip dengan UDGL (Urban Design Guide Lines). Permasalahannya, apa yang akan ditawarkan,” tutur Heru.

Di satu sisi, dalam pembangunan TOD ini, PT MRT Jakarta ingin menekan subsidi dari pendapatan non fair box (di luar tiket) melalui TOD. Tetapi di sisi lain, PT MRT Jakarta juga harus memikirkan jangan sampai terjebak mengelola TOD yang berfokus pada insentif.

“Ini yang sebenarnya tidak mudah merumuskan. Di mana pun, yang namanya layanan publik tidak mungkin dikejar dulu keuntungan. Pasti digunakan metode-metode subsidi. Nah PT MRT Jakarta masih bingung dengan bussiness plan-nya. Nanti terjebak dagangan KLB, lalu lupa pelayanan,” pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com