200 Orang Ajukan Formulir A-5 di KPU Depok

200 Orang Ajukan Formulir A-5 di KPU Depok
KPU Depok. ( Foto: istimewa )
Bhakti Hariani / CAH Kamis, 11 April 2019 | 08:02 WIB

Depok, Beritasatu.com - Tercatat sudah 200 orang lebih mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok pada Rabu (10/4/2019) untuk mengajukan formulir A-5 yang merupakan salah satu syarat wajib pindah tempat pemungutan suara (TPS). Suasana kantor KPU Depok terpantau kondusif meski banyak yang datang untuk mengurus formulir A-5. Mereka datang hilir mudik bergantian.

Sesuai dengan edaran nomor 557 KPU RI mereka yang berhak mengurus formulir A-5 adalah mereka yang diantaranya tengah menjalankan tugas. KPU Kota Depok juga meminta surat keterangan dari perusahaan atau institusi dimana orang tersebut bertugas. Sedangkan untuk mahasiswa diwajibkan melampirkan keterangan dari program studi atau kepala jurusan di universitas dimana dia menuntut ilmu.

Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna kepada Beritasatu.com menuturkan, kebanyakan dari mereka adalah para mahasiswa. Sebagian besar mereka sudah terdaftar di wilayahnya masing-masing. Nana menegaskan, mereka yang mengajukan pindah perlu melengkapi beberapa syarat wajib.

"Tentunya ada syarat wajib, ya, untuk mengurus fasilitas pindah memilih ini. Salah satunya mereka wajib terdaftar. Kemudian dimana mereka tinggal harus sesuai alamat domisili KTP," kata Nana.

Terkait mekanisme pengajuan syarat pindah, lanjut Nana, pihaknya melakukan pemeriksaan secara detail. Hal ini berlaku untuk semua pemohon baik itu yang akan mengajukan ke luar kota maupun sebaliknya. Bukan saja mengajukan dari luar untuk mencoblos di Kota Depok saja. Melainkan juga ada yang mengajukan pindah TPS hingga ke luar negeri.

"Mereka mengajukan permohonan untuk meminta Formulir A-5. Kemudian kami kroscek yang bersangkutan sudah terdaftar atau belum. Inilah yang kami layani yaitu yang sudah terdaftar di TPS asal hak pilihnya atau pindah tempat pilihanya baik di luar kota ataupun sebaliknya yang dari Kota Depok ingin pindah memilih di luar," tutur Nana.

Setelah tanggal 10 April 2019, jika ada warga yang masih mau mengajukan maka sudah tidak bisa diproses. "Kami mohon maaf dan dengan berat hati, lewat dari tanggal 10 April ini kami tidak bisa membantu lagi karena batas akhir memang tanggal 10 April 2019," ujar Nana.

Meski demikian, mereka yang telah mengurus pada 10 April telah mendapatkan pelayanan yang sesuai dan mereka bisa mencoblos di TPS sesuai dengan yang diajukan. "Alhamdulillah semua telah terlayani dengan baik. Kami permudah semua agar semua orang bisa menyalurkan hak pilihnya," pungkas Nana.



Sumber: Suara Pembaruan