TOD MRT Belum Bisa Dijadikan Sumber Pendapatan Nontiket

TOD MRT Belum Bisa Dijadikan Sumber Pendapatan Nontiket
TOD Dukuh Atas merupakan Interchange Station Terintegrasi dengan lima mode transportasi seperti MRT, LRT, Commuterline Jabodetabek, Transjakarta, dan Kereta Bandara Soekarno – Hatta. ( Foto: Beritasatu tv )
Lenny Tristia Tambun / WBP Kamis, 11 April 2019 | 11:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Rencana mengembangkan Kawasan Berorientasi Transit (Transit Oriented Development/TOD) Mass Rapid Transit (MRT) untuk dijadikan sumber pendapatan non-fare box (pendapatan di luar tiket), masih belum bisa dilakukan PT MRT Jakarta dalam waktu dekat. Pasalnya, PT MRT Jakarta masih menunggu aturan Panduan Rancang Kota (PRK) di kawasan sekitar stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta yang diterbitkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Meski dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 140 tahun 2017 tentang Penugasan PT MRT Jakarta Sebagai Operator Utama Pengelola Kawasan TOD Koridor Fase 1 MRT Jakarta, BUMD DKI ini mendapatkan tugas mengelola kawasan TOD sebagai sumber pendapatan non-fare box sehingga memberikan nilai tambah TOD tersebut.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, William P Sabandar mengatakan masih terlalu dini untuk membicarakan rencana bisnis pengembangan kawasan TOD selama PRK stasiun MRT belum ditentukan Pemprov DKI. “Aturan PRK itu menjadi landasan untuk mengembangkan TOD. Nanti masing-masing stasiun akan memiliki PRK masing-masing,” kata William Sabandar, di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Kawasan Integrasi Dukuh Atas (KIDA) akan menjadi kawasan TOD yang PRK-nya akan disetujui Pemprov DKI. William mengharapkan bulan depan, PRK Kawasan TOD Dukuh Atas sudah diterbitkan oleh Pemprov DKI. “Ya mudah-mudahan, bulan depan sudah bisa disetujui,” ujar William P Sabandar.

Hal itu ditandai dengan groundbreaking kawasan TOD pertama di Stasiun MRT Dukuh Atas pada 29 Maret 2018 lalu. PT MRT Jakarta pun bekerja keras menyelesaikan masterplan 12 kawasan TOD di 12 stasiun lainnya. Masterplan tersebut sebagai PRK yang diterbikan dalam bentuk peraturan gubernur (pergub). Nantinya, 12 pergub untuk 12 kawasan TOD ini akan dijadikan payung hukum dalam pembangunan kawasan TOD.

William P Sabandar mengatakan di sepanjang koridor Utara-Selatan Fase I (Lebakbulus-Bundaran Hotel Indonesia) akan dibangun sebanyak 13 kawasan TOD. Dari jumlah tersebut, baru satu masterplan TOD yang sudah selesai, yaitu Stasiun Dukuh Atas.

William P Sabandar menerangkan, ada empat strategi dalam pengembangan TOD Dukuh Atas. Pertama, memastikan terjadinya koneksi transit yang aman dan nyaman. Hal ini merupakan paling mendasar untuk diwujudkan begitu kawasan ini mulai dibangun. PT MRT Jakarta akan mengembangkan ruang terbuka publik di atas lahan Stasiun MRT. Kedua, pemanfaatan aset pemerintah untuk pembangunan kawasan TOD. Ketiga, penyediaan ruang terbuka publik. Strategi keempat, peningkatan kualitas hidup melalui redevelompent (membangun kembali).

Khusus untuk kawasan TOD Dukuh Atas, diperkirakan ada sembilan pemilik lahan yang terlibat di antaranya lima BUMN, yaitu PT BNI, PT KAI, PT KCI, PT Adi Karya dan Taspen. Kemudian satu BUMD DKI, yaitu PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Sisanya empat swasta, yaitu Tamara Land, Leiman, Intiland dan Landmark.

Dari 13 TOD yang sedang didisain PT MRT Jakarta, diperkirakan ada 50 memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani dengan 50 stakeholder. “TOD Dukuh Atas akan menjadi model dari seluruh kawasan TOD MRT Jakarta. Kalau ini berjalan baik, maka TOD lainnya akan mengikuti,” terang William P Sabandar.

Di tempat terpisah, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta, Muhamad Kamaluddin mengatakan untuk merealisasikan kawasan TOD sambil menunggu PRK dikeluarkan, langkah awal yang dilakukan mengintegrasikan stasiun MRT dengan pusat perbelanjaan. “Untuk saat ini, baru Stasiun MRT Blok M yang terhubung langsung dengan Blok M Plaza. Kalau stasiun layang Blok M sisi kanan yang menghubungkan Blok M Square belum dibuka. Kalau pemilik lahannya berkenan bekerja sama, ya akan kita bangun,” kata Muhamad Kamaluddin.

Muhamad Kamaluddin mengatakan ke depannya Stasiun Blok A juga akan terhubung dengan Pasar Modern Blok A milik PD Pasar Jaya. Untuk MRT fase 2, kerja sama pengembangan kawasan TOD dengan pemilik lahan akan dimulai sejak awal pembangunan stasiun. “Dalam pengembangan kawasan TOD, kami akan menjajaki berbagai skema kerja sama. Baik bagi hasil maupun pembentukan joint venture dengan pemilik lahan di sekitar stasiun MRT,” terang Muhamad Kamaluddin.



Sumber: BeritaSatu.com