PAM Jaya Ajukan Revisi Perda Perubahan Modal Dasar dan Badan Usaha

PAM Jaya Ajukan Revisi Perda Perubahan Modal Dasar dan Badan Usaha
Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo, ( Foto: PAM Jaya )
Lenny Tristia Tambun / JAS Kamis, 11 April 2019 | 14:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Untuk meningkatkan layanannya kepada warga Jakarta dalam bidang pengelolaan air bersih, Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya telah mengakukan revisi peraturan daerah (perda) tentang perubahan modal dasar dan status badan usaha.

Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo mengatakan pihaknya sudah mempunyai rencana untuk mewujudkan target peningkatan layanan air bersih mencapai 82 persen dari yang ada saat ini hanya 60 persen.

Salah satunya adalah mengajukan revisi perda tentang perubahan modal dasar dan status badan usaha. Yakni, Perda Nomor 13 tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) DKI Jakarta.

Dalam revisi perda tersebut, selain mengubah modal dasar PAM Jaya yang dalam perda lama sebesar Rp 2 triliun, juga akan mengubah bentuk badan usaha menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dari awalnya berbentuk perusahaan daerah.

“Kita lagi mengajukan revisi perda. Dalam revisi itu, nanti bentuk badan usaha akan menjadi Perumda. Itu amanat dari undang-undang. BUMD harus berbentuk perumda,” kata Hernowo, Kamis (11/4/2019).

Naskah akademis revisi perda tersebut, lanjut Hernowo sudah diserahkan kepada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI. “Kita sudah mengajukan naskah akademisnya ke BP BUMD DKI. Nanti pembahasan pentingnya di SKPD terkait dan DPRD DKI,” ujar Hernowo.

Ketika ditanya berapa penambahan modal dasar PAM Jaya dalam revisi perda tersebut, Hernowo enggan memberitahukannya. Namun yang pasti, untuk mencapai target cakupan layanan air bersih 82 persen membutuhkan investasi yang cukup besar.

Karena itu, usulan penyertaan modal daerah sebesar Rp 1,2 triliun bila disetujui DPRD DKI tidak akan cukup. Kemungkinan besar, pihaknya akan menambah usulan PMD tersebut. Hanya saja, ia baru berani mengusulkan PMD bila pengelolaan air bersih sudah resmi dikembalikan ke Pemprov DKI.

“Modal dasar juga termasuk didalam perdanya. Untuk penambahannya, kita lihat nanti deh. Yang penting PMD akan kita gunakan untuk peningkatan layanan,” terang Hernowo.



Sumber: BeritaSatu.com