Soal Naturalisasi Sungai, Anies Perlu Menggusur

Soal Naturalisasi Sungai, Anies Perlu Menggusur
Pemulung memungut sampah dari Kali Ciliwung di kawasan Petamburan, Jakarta, Rabu 14 November 2018. Proyek normalisasi Kali Ciliwung yang dimulai sejak tahun 2013 baru dapat menyelesaikan 16,38 km dari total 33,69 km. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) menyatakan pembebasan tanah menjadi kendala utama yang menyebabkan proyek tersebut terhenti sejak Februari 2018. ( Foto: Antara / Akbar Nugroho Gumay )
Lenny Tristia Tambun / JAS Jumat, 12 April 2019 | 13:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Pantas Nainggolan menilai pengerjaan naturalisasi yang menjadi program Gubernur Anies Baswedan membutuhkan ketersediaan lahan yang besar. Alasannya kondisi sungai saat ini sudah mengalami penyempitan. Artinya, Anies harus berani membebaskan banyak lahan dalam pengerjaan naturalisasi.

"Misalnya tadinya (lebar sungai) 10 meter lalu sekarang menjadi 3 meter, apa iya dinaturalisasi ? Dipulihkan dulu menjadi 10 meter," kata Pantas, di Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Politisi PDI-P itu menyatakan pihaknya mendukung kebijakan lingkungan dari gubernur asalkan pengerjaannya konsisten dengan tujuannya yakni, memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) dan masyarakat bebas dari banjir.

Dia menyadari untuk melaksanakan naturalisasi tidak mudah. Sebab pembebasan lahan di DKI kerap menjadi hambatan dan SKPD cenderung menghindari isu pembebasan lahan.

Dengan begitu Pantas menilai, keberhasilan program naturalisasi Anies, yang belum bisa dipahami oleh banyak pihak, membutuhkan keterampilan jajaran SKPD dalam mengimplementasikannya.

"Saya berharap Pak Gubernur tidak getol menggunakan istilah-istilah yang bisa membingungkan anak buah. Maka pelaksana di lapangan saya harap tidak terlalu kaku memahami terminologi naturalisasi," ujarnya.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah mengatakan pihaknya sangat siap menjalankan program naturalisasi sungai dari gubernur karena selama ini pihaknya sudah melakukannya. Pembedanya adalah pihaknya menggunakan terminologi restorasi bukan naturalisasi.

Restorasi yang dimaksud adalah menghijaukan dan memulihkan kembali kondisi sungai. Praktik tersebut juga dilakukan dalam pengerjaan normalisasi yang nyaris dua tahun terakhir terhenti.

Kalau Gubernur Anies kukuh mengganti program normalisasi dengan naturalisasi, Bambang berharap, DKI mampu menyediakan lahan yang luas, sebab Pasal 8 Pergub Naturalisasi mengharuskan naturalisasi dengan memerhatikan kapasitas sungai.

"Sedangkan kondisi sungai sekarang membutuhkan pelebaran. Tidak mungkin kita menggusur gedung-gedung," kata Bambang.

Secara terpisah, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Yusmada Faizal meminta masyarakat untuk tidak membandingkan program normalisasi dengan naturalisasi karena pada praktiknya pengerjaan keduanya sama, hanya istilahnya saja yang berbeda.

"Ini hanya persoalan diksi atau literasi saja," jelasnya.



Sumber: BeritaSatu.com