Aetra dan PAM Jaya Tandatangani Kesepakatan Awal

Aetra dan PAM Jaya Tandatangani Kesepakatan Awal
Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo, ( Foto: PAM Jaya )
Lenny Tristia Tambun / FER Jumat, 12 April 2019 | 17:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah melewati pembahasan rencana pengembalian konsensi pengelolaan air di Jakarta, baru PT Aetra Air Jakarta yang telah menandatangani kesepakatan awal (Head of Agreement-HoA) dengan Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya. Kesepakatan itu telah ditandatangani hari ini, Jumat (12/4/2019).

Kesepakatan yang ditandatangai oleh Direktur Utama PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo, dan Presiden Direktur PT Aetra Air Jakarta, Edy Hari Sasono, tersebut, merupakan langkah awal untuk melaksanakan perintah Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk pengambilalihan pengelolaan air bersih di Jakarta oleh PAM Jaya.

Baca Juga: PAM Jaya Ajukan Revisi Perda Perubahan Modal Dasar

Direktur Utama PT PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo mengatakan penandatanganan kesepakatan awal tersebut merupakan wujud langkah perdata. "Aetra dan PAM Jaya sudah sepakat untuk menandatangani HoA," kata Hernowo.

Ada empat hal yang disepakati dalam kesepakatan awal tersebut. Diantaranya, pertama, PAM Jaya dan Aetra bersepakat mengembalikan konsesi pengelolaan air di DKI Jakarta kepada PAM Jaya.

Kedua, sepakat untuk melakukan due diligent (uji tuntas) sebagai pertimbangan PAM Jaya dalam menyusun Syarat dan Ketentuan dalam pengembalian konsesi dan implikasinya.

Baca Juga: Pemenuhan Air Bersih di Jakarta Pasti Tercapai

Ketiga, sepakat menyusun transisi dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum di DKI Jakarta setelah pengembalian konsesi.

Dan keempat, menyusun peningkatan pelayanan untuk mencapai akses 82 persen di 2023, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Pernyataan Kembali.

Baca Juga: Dirut PAM Jaya Sebut HoA Pengelolaan Air Masih Dibahas

Setelah kesepakatan awal ini, lanjut Hernowo, akan dilanjutkan dengan pembahasan untuk mencapai kesepakatan baru dengan HoA sebagai landasannya. Hernowo berharap, dalam waktu enam bulan akan dicapai kesepakatan baru dengan berdasar pada hasil uji kelayakan.

"Demi proses yang lebih transparan, Pemprov DKI akan meminta BPKP untuk melakukan telaah terhadap hasil due diligence yang akan dilakukan serta pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk memastikan tata kelola yang baik dan patuh," ujar Hernowo.



Sumber: BeritaSatu.com