Nilai Pergantian Lahan Rendah, Warga Ajukan Upaya Hukum

Nilai Pergantian Lahan Rendah, Warga Ajukan Upaya Hukum
Proyek pembangunan jalur rel dwi ganda (double-double track/DDT) di Stasiun Kranji, Kota Bekasi, masih terkendala lahan warga. Lahan warga yang belum dibebaskan ini akan digunakan untuk perluasan akses di sekitar Stasiun Kranji. ( Foto: Beritasatu Photo / Mikael Niman )
Mikael Niman / JAS Selasa, 16 April 2019 | 10:11 WIB

Bekasi, Beritasatu.com - Warga yang bermukim di belakang Stasiun Kranji atau berada di RW 02, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, melakukan upaya hukum atas rendahnya nilai pembebasan lahan miliknya untuk proyek kereta api jalur rel dwi ganda (double-double track/DDT). Ada sebanyak 29 bidang tanah yang bakal digusur di lokasi tersebut.

Koordinator warga, Tomas Pardede, mengutarakan ada sebanyak 40 KK pemilik lahan 29 bidang tersebut. Hingga kini, warga masih menunggu kelanjutan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bekasi, Kota Bekasi.

"Kami mengajukan gugatan perdata ke pemerintah pusat untuk memperjuangkan hak-hak warga, pemilik lahan," ujar Pardede, Senin (16/4/2019).

Dia mengatakan, warga menempuh gugatan tersebut karena penilaian yang dilakukan oleh tim appraisal tidak dilakukan secara benar, misalkan ada penyusutan lahan tanah warga. Bahkan, uang pengganti pembebasan lahan pemerintah sudah dititipkan ke Pengadilan Negeri Bekasi. Namun, hingga saat ini pemilik lahan tidak mau mengambil uang pengganti di Pengadilan Negeri Bekasi.

Satuan Kerja Balai Teknik Perekeretaapian Wilayah Jakarta Banten (BTPWJB) Kementerian Perhubungan mengungkapkan rencana pembebasan lahan jalur rel dwi ganda di Kota Bekasi masih terkendala pembebasan lahan.

"Pergantian uang ganti rugi pemilik lahan sudah diproses di pengadilan‎. D‎ana ganti rugi yang dikonsinyasikan (dititipkan) ke Pengadilan Negeri Bekasi sekitar Rp 7,94 miliar untuk membayar lahan seluas 1.657 meter persegi," kata Kepala BTPWJB, Jumardi.

Menurutnya, keberatan warga disampaikan setelah kasus sengketa lahan ini dinyatakan inkracht atau lewat dari 14 hari sejak ditetapkan oleh pengadilan.

"Diharapkan, ‎pada pertengahan 2019, persoalan tersebut telah selesai," bebernya.

Dia tidak mempersoalkan adanya gugatan perdata ini ke Pengadilan Negeri Bekasi. Lahan di 29 bidang yang belum dibebaskan tersebut, kata Jumardi, bukan untuk lintasan rel DDT tetapi untuk perluasan akses di sekitar Stasiun Kranji. "Kami tak ingin, warga yang keluar rumahnya, langsung menghadap ke jalur rel DDT," pungkasnya.



Sumber: Suara Pembaruan