Nilai Pemberitaan Salah, Anies Keluarkan Video Penjelasan PBB

Nilai Pemberitaan Salah, Anies Keluarkan Video Penjelasan PBB
Anies Baswedan. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / JAS Rabu, 24 April 2019 | 09:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemberitaan di media massa mengenai diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 38 tahun 2019 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-PP) yang di dalamnya mengatur penghapusan pembebasan PBB bagi rumah yang nilai jual objek pajak (NJOP) dibawah Rp 1 miliar, dinilai keliru oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan.

Untuk meluruskan pemberitaan yang ada, Anies mengeluarkan video penjelasan mengenai penghapusan PBB tersebut. Video berdurasi 3 menit 39 detik dibuat oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI kemarin, Selasa (23/4/2019).

“Saya menyampaikan ini, untuk meluruskan pemberitaan yang keliru terkait dengan PPB bagi rumah yang nilainya di bawah Rp 1 miliar,” kata Anies membuka penjelasan dalam rekaman video tersebut.

Dijelaskannya, bahwa pembebasan PBB bagi rumah yang memiliki NJOP di bawah Rp 1 miliar tetap diteruskan. Bahkan, dalam pergub tersebut, kebijakan itu diperluas. Bukan hanya bebas PBB bagi rumah yang nilainya di bawah Rp 1 miliar, tetapi bagi orang-orang yang berjasa bagi negara yang tinggal di Ibu Kota.

“Siapa saja, mereka adalah pahlawan nasional, para veteran, para perintis kemerdekaan, dan penerima bintang jasa pengabdian dari Presiden,” ujar Anies masih dalam video tersebut.

Mereka sampai dengan anak cucunya tiga generasi, lanjutnya, selama masih menggunakan rumah dari orangtua mereka, maka tidak dikenakan PBB. Dan selama rumahnya tidak dimanfaatkan untuk kegiatan komersial tetapi dipakai untuk kehidupannya sehari-hari, maka tidak dikenakan PBB.

"Ini bagian dari ucapan terima kasih kami kepada mereka, kepada keluarganya yang sudah mengabdi untuk bangsa dan negara. Tanpa perjuangan mereka, kita tidak merasakan kemerdekan seperti sekarang ini. Karena itu kita berikan apresiasi yang sebenar-besarnya dan salah satunya dengan pembebasan PBB,” terang Anies.

Yang kedua, adalah bagi kelompok yang sudah mengabdi untuk bangsa dan negara. Serta yang sudah mendarmabaktikan waktunya. Mereka adalah purnawirawan TNI dan polisi serta para pensiunan pegawai negeri. Mereka juga akan dibebaskan membayar PBB, karena selama hidupnya sebagian besar karirnya diberikan kepada bangsa dan negara.

Ketiga, adalah kelompok guru dan dosen serta pensiunan guru dan dosen. Menurut Anies, kelompok ini telah berjasa bagi seluruh warga Jakarta. Tanpa guru dan dosen, semua warga tidak akan merasakan dunia pekerjaan.

“Siapa itu? Para guru. Mereka lah yang mendidik kita sehingga bangsa ini tercerdaskan. Para dosen, sehingga mereka hadir membuat kita semua tercerahkan. Guru, dosen termasuk pensiunan guru dan dosen diberikan kebebasan PBB di Jakarta. Khusus doses adalah dosen yang full time yang memang profesinya sebagai dosen,” papar Anies Baswedan.

Kebijakan ini diberikan, karena ia ingin memberikan penghargaan kepada para pendidik dan membuktikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang bisa menghargai pada orang-orang yang berjasa.

“Jakarta memulai. Kami ingin agar mereka menjadi warga terhormat, menjadi teladan dan kita berharap di Jakarta, kita merasakan keadilan. Karena itu pembebasan PBB bukan hanya bagi di bawah Rp 1 miliar. Tetapi justru menjangkau mereka-mereka yang berjasa baik berjasa di masa perjuangan kemerdekanan, karena itulah kita merasakan di ibu kota ini," ujar Anies.

"Yang kedua, mereka yang berjasa karena mengabdi sebagai abdi negara dan mereka yang mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga kita bisa maju seperti sekarang ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat, terima kasih,” tutup Anies dalam videonya.



Sumber: BeritaSatu.com