Pemprov DKI Bantah AJI soal Keterbukaan Informasi Publik

Pemprov DKI Bantah AJI soal Keterbukaan Informasi Publik
Aparatur sipil negara. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / FER Kamis, 25 April 2019 | 19:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membantah pernyataan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terkait rapor merah keterbukaan informasi publik.

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik DKI, Atika Nur Rahmania, mengatakan Pemprov DKI sangat mendorong pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel, partisipatif dan kolaboratif.

"Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Pemprov DKI Jakarta dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan dan pelayanan informasi publik berdasarkan regulasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubenur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik," kata Atika dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Kamis (25/4/2019).

Menanggapi hasil riset Aji yang mengukur sejauhmana penerapan KIP oleh Badan Publik di Indonesia dengan metode yang didesain oleh Freedom of Information Advocates Network (FOIAnet), Atika menerangkan Pemprov DKI telah mempublikasi seluruh daftar informasi publik yang terklasifikasi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP.

Informasi Publik tersebut diklasifikasikan menjadi informasi publik tersedia setiap saat, informasi berkala, informasi serta merta maupun informasi yang dikecualikan melalui mekanisme pengujian konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Seluruh daftar informasi publik tersebut secara proaktif telah dipublikasikan melalui website resmi Provinsi DKI Jakarta (jakarta.go.id) maupun Portal PPID Provinsi DKI Jakarta (ppid.jakarta.go.id), dan melalui Portal Data Terbuka Provinsi DKI Jakarta (data.jakarta.go.id).

Untuk mempermudah publik mengakses informasi, website atau portal tersebut juga terus dikembangkan dengan menu dan desain tampilan yang dimutakhirkan secara berkala.

Contohnya seperti informasi mengenai produk hukum (regulasi) yang tersedia pada menu Informasi Publik di Portal PPID dan terintegrasi dengan portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) jdih.jakarta.go.id. Seluruh produk hukum telah dimutakhirkan secara berkala melalui website atau portal tersebut.

"Hal ini tentu saja telah memenuhi salah satu poin indikator riset AJI, yaitu Informasi telah dipublikasikan secara proaktif (Proactive Disclosure)," ujar Atika.

Dalam hal dukungan terhadap implementasi UU KIP, berdasarkan Pergub Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, lanjut Atika, Pemprov DKI Jakarta telah mengatur tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Mulai dari PPID Utama pada tingkat Provinsi hingga PPID Perangkat Daerah/SKPD/UKPD. Pembentukan PPID Provinsi tersebut juga ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 839 tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah memaksimalkan fungsi PPID dalam hal meregistrasi dan melayani permohonan informasi publik serta mengelola informasi publik menggunakan Sistem Informasi PPID (SI PPID) yang sudah digunakan oleh seluruh SKPD/UKPD di Pemprov. DKI Jakarta.

Juga telah dilaksanakan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis pelayanan dan pengelolaan informasi publik kepada seluruh petugas data dan informasi pada PPID Perangkat Daerah/SKPD/UKPD di Pemprov. DKI Jakarta.

"Keseluruhannya merupakan kebijakan/tindakan yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung KIP (Institutional Measures),” papar Atika.

Dengan diterapkannya Keputusan Gubernur tentang PPID Provinsi, tambah Atika, maka seluruh permohonan informasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung (online dan elektronik) diregistrasikan dan dilayani oleh PPID Provinsi DKI Jakarta.

Mekanisme pelayanan informasi publiknya juga sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun batasan waktu berdasarkan UU KIP dan Pergub 175 Tahun 2016. Laporan mengenai pelayanan dan status permohonan informasi publik, juga telah disajikan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Portal PPID (ppid.jakarta.go.id) pada Menu Statistik Layanan Informasi Publik.

Semua permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pemprov DKI Jakarta selalu direspon melalui pelayanan informasi oleh PPID (Processing Request) yang tersedia melalui, Meja Pelayanan Informasi Publik di Gedung Balaikota Blok F Lantai 2, Jalan Medan Merdeka Selatan. Bisa juga secara online melalui menu permohonan informasi pada Portal PPID (ppid.jakarta.go.id)

Kemudian, Berdasarkan pengecekan data permohonan informasi publik tahun 2017 sampai dengan 2019 yang diregistrasi oleh PPID Provinsi DKI Jakarta pada Sistem Informasi PPID (SI PPID), tidak ditemukan adanya permohonan informasi publik atas nama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang menanyakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Rokok.

"Oleh karena itu, dirasa perlu untuk memastikan kembali terkait metode pengambilan sampel riset yang dilaksanakan oleh AJI dalam mengukur penerapan KIP di Pemprov DKI Jakarta," ungkap Atika.

 



Sumber: BeritaSatu.com