Dalam Satu Bulan, Anies Keluarkan Tiga Pergub PBB

Dalam Satu Bulan, Anies Keluarkan Tiga Pergub PBB
Ilustrasi Pajak Bumi dan Bangunan. ( Foto: ist )
Lenny Tristia Tambun / FER Kamis, 25 April 2019 | 20:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam satu bulan ini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengeluarkan tiga Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sebut saja Pergub DKI Nomor 38 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Pergub Nomo 259 tahun 2015 tentang Pembebasan PBB-P2 atas rumah, rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana dengan nilai jual objek pajak sampai dengan Rp 1 miliar.

Pergub ini ditandatangani oleh Anies Baswedan pada tanggal 9 April 2019 dan diundangkan pada 15 April 2019. Dalam pergub ini, terutama pasal 4A yang menyiratkan kebijakan PBB-P2 untuk hunian dibawah Rp 1 miliar akan dihapuskan.

Kebijakan ini menimbulkan keresahan masyarakat. Sehingga, Anies pun mengeluarkan video khusus untuk menjelaskan pergub tersebut. Dan melayangkan surat hak jawab pemberitaan kepada banyak media atas pemberitaan yang dinilai salah.

Tak lama kemudian, Anies mengeluarkan Pergub DKI Nomor 41 tahun 2019 tentang Pengenaan PBB-P2 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Objek Pajak Bangunan Berupa Rumah Tahun Pajak 2019. Pergub ini ditandatangani Anies pada 12 April 2019 dan diundangkan pada 15 April 2019.

Dalam pergub ini, pasal 3 diatur pengenaan PBB-P2 dikecualikan terhadap obyek pajak berupa tanah kosong. Terhadap tanah kosong yang tidak dibangun apa pun akan dikenakan berlaku PBB-P2 sebesar dua kali yang terhutang pada tahun berkenaan.

Kemudian, bila tanah kosong tersebut dibangun ruang terbuka hijau oleh wajib pajak, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum secara cuma-cuma, maka pengenaan PBB-P2 akan diberikan potongan sebesar 50 persen.

Namun, bila lahan kosong tersebut dibangun sebuah bangunan oleh wajib pajak, maka tetap akan dikenakan PBB-P2 dengan jumlah yang tetap.

Berselang 15 hari dari Pergub Nomor 41/2019, Anies kembali mengeluarkan Pergub terkait PBB. Yakni Pergub DKI Nomor 42 tahun 2019 tentang Pengenaan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) untuk pegawai negeri sipil (PNS), TNI, Polri, Guru, Dosen dan veteran atau pejuang kemerdekaan. Pergub ini diterbitkan pada tanggal 24 April 2019.

Dalam pasal 2 pergub tersebut, pembebasan PBB-P2 100 persen dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang berprofesi guru dan tenaga kependidikan dan dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi, termasuk pensiunan guru dan dosen.

Lalu diberikan kepada veteran dan perintis kemerdekaan, penerima gelar Pahlawan Nasional, penerima Tanda Kehormatan berupa Bintang dari Presiden RI serta mantan Presiden dan Wakil Presiden, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur. Juga diberikan kepada purnawirawan dan pensiunan.



Sumber: BeritaSatu.com