Kenaikan PBB Lahan Kosong Belum Mendukung RTH

Kenaikan PBB Lahan Kosong Belum Mendukung RTH
Ilustrasi ruang terbuka hijau di Jakarta. ( Foto: Antara )
Erwin C Sihombing / FER Kamis, 25 April 2019 | 20:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menaikan PBB lahan kosong di jalan protokol hingga 200 persen dianggap kurang progresif untuk memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) di DKI. Alasannya, masih banyak gedung milik pemerintah maupun swasta yang tidak menyediakan RTH.

"Lihat saja kantor DPRD, apakah RTH nya mencapai 10 persen dari luas bangunan? Di kantor pemerintahan saja seperti itu bagaimana bangunan perkantoran di Sudirman-Thamrin?" kata Ketua Nasdem DKI, Bestari Barus, di Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Baca Juga: Lahan Kosong Dibangun RTH Dapat Diskon PBB 50%

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengeluarkan kebijakan menaikan harga PBB bagi pemilik lahan kosong di jalan protokol. Tujuannya agar mereka melakukan perawatan terhadap lahan miliknya sendiri. Namun pemerintah bakal memberi diskon hingga 50 persen bagi pemilik yang membangun RTH di lahan kosong miliknya.

Bestari menyambut baik kebijakan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2019 tersebut. Namun, dia meminta pemerintah juga mengevaluasi seluruh bangunan di DKI terlebih dulu untuk memastikan apakah seluruh bangunan peduli dengan lingkungan.

"Kebijakan gubernur terkait itu bagus dan layak didukung. Tetapi pemerintah juga harus melakukan audit dan memastikan apakah jajarannya sudah melakukan pengawasan dengan baik? Jangan-jangan selama ini ada pembiaran tetapi masyarakat yang disalahkan," kata Bestari.

Baca Juga: Dalam Satu Bulan, Anies Keluarkan Tiga Pergub PBB

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menuturkan, penaikan PBB lahan kosong di Sudirman-Thamrin dan Cawang-Slipi dimaksudkan agar pemiliki memiliki tanggung jawab terhadap lahan tersebut. "PBB nya naik dua kali lipat. Naik 200 persen bila tidak dibangun," jelas Anies.

Anies menambahkan, kenaikan PBB tetap berlaku bagi pemilik yang membangun RTH di lahan kosongnya namun pemerintah memberi diskon 50 persen karena menghargai perawatan dan usahanya menyediakan RTH.

"Karena mereka membangun RTH dan merawatnya, jadi kami enggak mau merugikan. Sudah dihitung juga. Dengan begitu kita akan punya RTH lebih banyak," ujar Anies.



Sumber: Suara Pembaruan