Normalisasi Sungai, Kempupera Minta DKI Segera Bebaskan Lahan

Normalisasi Sungai, Kempupera Minta DKI Segera Bebaskan Lahan
Warga bergotong royong membersihkan lingkungan rumahnya pasca banjir yang melanda permukiman di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur, Sabtu, 28 April 2019. ( Foto: Antara )
Mikael Niman / FMB Senin, 29 April 2019 | 10:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - ‎Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) Bidang Sumber Daya Air, Firdaus Ali, menegaskan pihaknya akan melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung yang sempat terhenti pada 2018 lalu.

Namun, kelanjutan program ini masih bergantung pembebasan lahan dan ketersediaan lahan yang disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Saat ini, baru 16,3 kilometer (km) tanggul yang telah dibangun dari target pembangunan 33,6 km di Sungai Ciliwung.

"Banjir DKI pekan lalu, sudah ada dua korban jiwa dan kita masih sibuk antara naturalisasi dan normalisasi. Sebetulnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah fokus pada upaya strategi dan konkret dalam menangani masalah tata kelola air di ibu kota, di antaranya permasalahan banjir dengan melakukan normalisasi Sungai Ciliwung," ujar Firdaus Ali, Senin (29/4/2019).

Dia mengatakan, normalisasi Sungai‎ Ciliwung dengan mengembalikan fungsi badan air yang semakin menyempit. "Normalisasi itu fokus pada pengembalian fungsi badan air terutama pada kapasitas angkut badan air sehingga mampu menampung beban limpasan dan tidak menimbulkan dampak banjir," ujarnya.

Dalam normalisasi sungai, dilakukan pengerukan lumpur, memperkuat tanggul kiri dan kanan dengan penurapan atau dengan memasang sheet pile (betonisasi). Dulu, sekitar 50 tahun lalu, lebar Sungai Ciliwung mencapai 38-40 meter dan di beberapa titik sudah terjadi penyempitan saat ini di Rawajati atau Bidara Cina hanya sekitar 4-8 meter.

"Ini yang akan kita kembalikan fungsinya. Sudah ada aturannya dalam merelokasi warga yang berada di bantaran sungai. Mereka harus direlokasi‎. Tidak akan mungkin melebarkan badan sungai tanpa melakukan relokasi warga yang berada di bantaran sungai," ucapnya.

‎Selain itu, kata dia, penanganan persoalan di hulu dengan memperkecil kapasitas "‎ramp off" atau air limpasan yang masuk ke ibu kota ketika hujan turun yaitu dengan mendorong Pemkab Bogor mengembalikan fungsi resapan. "Dalam tiga tahun terakhir ini, Pemerintah Bogor telah merobohkan bangunan liar yang melanggar aturan. Ini mengembalikan fungsi resapan air," tuturnya.

Selainitu, Kempupera juga sedang membangun dua waduk di bagian hulu yakni Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi. "Untuk memperkecil kapasitas limpasan yang masuk ke ibukota kita sedang membangun ‎Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi dan ditargetkan selesai pada awal tahun depan. Kedua waduk ini dapat mengurangi 30 persen beban limpasan air yang masuk ke ibukota saat curah hujan tinggi," imbuhnya.

Dia menegaskan, pembangunan dua waduk ini, dibiayai dana APBN dalam hal ini Kempupera, tidak ada sedikitpun bantuan dari APBD DKI Jakarta. "Ini yang perlu dicatat, pembangunan Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi tidak sepeser pun dapat bantuan dari APBD DKI," ujar pendiri Indonesia Water Institute ini.

Sebelumnya, kalangan pengamat menilai banjir yang masih melanda Jakarta karena ada perbedaan konsep penanganan antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat, salah satunya adalah perbedaan konsep naturalisasi dan normalisasi Ciliwung.



Sumber: Suara Pembaruan