Anies Beri Dana Operasional Rp 250 Ribu ke Kader Dasa Wisma PKK

Anies Beri Dana Operasional Rp 250 Ribu ke Kader Dasa Wisma PKK
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan dana operasional kepada Kader Dasa Wisma PKK di Auditorium Gedung PKK Melati Jaya, Jalan Kebagusan Raya No 42, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019) ( Foto: Suara Pembaruan / Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / JEM Jumat, 10 Mei 2019 | 14:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Untuk mendukung kegiatan operasional dalam upaya optimalisasi program integrasi data dan sinkronisasi pelayanan kesejahteraan keluarga satu pintu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memerikan dana operasional kepada Kader Dasa Wisma PKK.

Kartu Dasa Wisma PKK tersebut diserahkan kepada 70.902 Kader Dasa Wisma PKK di Auditorium Gedung PKK Melati Jaya, Jalan Kebagusan Raya No 42, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019). Dalam acara itu juga dilakukan Sosialisasi Aplikasi Pendataan Keluarta Terpadu Satu Pintu oleh Dasa Wisma.

Anies Baswedan mengatakan pemberian dana operasional melalui Kartu Dasa Wisma ini untuk menunjang tugas para kader Dasa Wisma PKK  mewujudkan keluarga sejahtera di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta memberikan dana operasional sebesar 250.000 rupiah/bulan, yang dapat dicairkan di Bank DKI setiap tiga bulan dalam memperkuat pelaksanaan program.

Secara administratif telah dilakukan rekrutmen sebanyak 70.902 kader Dasa Wisma  yang dilanjutkan dengan pembukaan buku rekening dan penerbitan Kartu Dasa Wisma pada Bank DKI.

“Hari ini kita secara simbolik memberikan kartu ATM kepada Dasa Wisma PKK dalam rangka program pendataan keluarga terpadu satu pintu,” kata Anies Baswedan di lokasi acara, Jumat (10/5/2019).

Dijelaskannya, program di DKI Jakarta harus mencerminkan kenyataan kondisi masyarakatnya. Karena itu ia berharap pendataan tentang potret masyarakat Jakarta bisa mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.

“Informasi yang terkumpul dari PKK itu data yang dibutuhkan oleh pemerintah di dalam menyusun kebijakan, (serta) membantu dalam menyusun program-program untuk keluarga di seluruh Jakarta,” ujar Anies Baswedan.

Lebih lanjut, Anies menambahkan, pada era 4.0 ini, PKK sebagai motor penggerak pemberdayaan keluarga di Jakarta, diharapkan mampu menjadi mitra strategis Pemprov DKI Jakarta dalam proses pendataan serta penyediaan data terpadu/integrasi data satu pintu.

Peran Dasa Wisma PKK harus mampu sebagai bank data yang berkompeten untuk menyediakan berbagai data yang diperlukan OPD maupun BMUD, yang disebut Integrasi Data Satu Pintu.

PKK, khususnya kader Dasa Wisma sebagai pelaku utama/ujung tombak pembangunan keluarga dan masyarakat, diharapkan mampu melaksanakan amanah dengan jujur dan profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Diharapkan, PKK bukan saja menjadi pengumpul data, penyuluh, dan memberi informasi, tapi menjadi penggerak di masyarakat. Jaga citra positif PKK itu di lingkungan masing-masing,” imbau Anies Baswedan.

Data-data yang dihasilkan oleh Kader Dasa Wisma dengan menggunakan aplikasi tersebut, selanjutnya akan dipilah dan dianalisis oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta selaku pembina PKK.

Kemudian, Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta harus mampu menyiapkan data terpilah untuk memenuhi permintaan data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) – BUMD. Variabel-variabel pendataan Individu, Keluarga, dan Lingkungan pun harus mampu menampung keinginan OPD.



Sumber: Suara Pembaruan