Bestari: Pansus Bantah Jegal Wagub DKI dari PKS

Bestari: Pansus Bantah Jegal Wagub DKI dari PKS
Ketua DPW PKS DKI, Sakhir Purnomo (batik coklat hitam) dan Ketua DPD Gerindra DKI, M Taufik (kemeja abu-abu) sepakat mengusulkan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu sebagian cawagub DKI, Jumat (22/2/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun )
Erwin C Sihombing / FMB Senin, 20 Mei 2019 | 15:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI, Bestari Barus, menolak jika disebut pansus bakal menjegal dua kandidat Wagub DKI yang merupakan kader PKS yaitu, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Menurut Bestari, pansus hanya berperan sebagai fasilitator pemilihan wagub yang nantinya bakal diputus dalam sidang paripurna DPRD DKI baik secara aklamasi, voting atau menolak dua kandidat tersebut.

"Artinya apapun pilihannya nanti menjadi keputusan kolektif. Kalau kita dituduh menjegal, berarti PKS maupun Gerindra turut menjegal," kata Bestari, di DPRD DKI, Senin (20/5/2019).

Pansus Pemilihan Wagub DKI sudah bekerja dengan mengadakan rapat bersama Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Akmal M. Piliang dan turut dihadiri sejumlah ketua fraksi DPRD DKI.

Rapat tersebut diadakan untuk mendengar masukan khususnya berkaitan dengan aturan dan payung hukum dari Dirjen Otda. Selanjutnya pihaknya bakal menggelar rapat lanjutan untuk menyusun perencanaan atau kerangka kerja.

"Ini bukan formalitas karena kita harus dengar banyak masukan. Meski DPRD telah membentuk pansus, cara kerjanya tidak mungkin asal-asalan," ujarnya.

Pansus Pemilihan Wagub DKI bertugas untuk menyusun tata tertib pemilihan dalam paripurna termasuk membentuk panitia pemilihan. Bestari tidak bisa memastikan kapan paripurna pemilihan wagub bakal diadakan.

"Pastinya Agustus harus selesai. Mungkin pertengahan Agustus nanti baru mulai paripurna," ujarnya.

Terkait dengan kemungkinan adanya penolakan calon wagub oleh dewan, Bestari menilai hal itu bisa saja terjadi, namun dia menolak jika beban itu dilimpahkan kepada pansus dengan mengeluarkan rekomendasi kepada dua parpol pengusung yakni, Gerindra dan PKS untuk memberi calon Wagub DKI kembali.

"Tidak seperti itu, ini kan sangat bergantung dari tata tertib. Tata tertibnya sendiri sekarang ini masih dibahas," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan