Pansus Pemilihan Wagub Belajar ke Riau

Pansus Pemilihan Wagub Belajar ke Riau
Bestari Barus. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / FMB Selasa, 28 Mei 2019 | 15:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Baru pertama kali melakukan pemilihan wakil gubernur (wagub), Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wagub DPRD DKI belajar ke Riau.

Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wagub DPRD DKI, Bestari Barus mengatakan studi banding ke Riau untuk mengetahui mekanisme pemilihan wagub karena Riau pernah mengalami pemilihan wagub sebelumnya.

“Pertama tentang mekanisme. Kedua, tentang isi dari tatib yang memuat persyaratan. Kemudian juga tata kerja dari pansus sampai pembentukan panitia pemilih (Panlih) karena DKI kan belum pernah sama sekali,” kata Bestari, Selasa (28/5/2019).

Dijelaskannya, sewaktu pemilihan Djarot Saiful Hidayat sebagai Wakil Gubernur DKI, ketika itu, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2014 yang memuat ketentuan bahwa pengangkatan wakil gubernur merupakan wewenang penuh gubernur.

Aturan mengenai pengangkatan wakil gubernur merupakan wewenang penuh gubernur sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Bunyinya, "Dalam hal wakil gubernur DKI Jakarta berhenti karena permintaan sendiri, pengisian wakil gubernur DKI Jakarta dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung."

Pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur DKI Jakarta itu dilaksanakan apabila sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan itu.

Proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta melalui rapat paripurna itu telah diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Kedua pasal itu pada intinya menjelaskan bahwa pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta diselenggarakan melalui rapat paripurna DPRD dan hasil pemilihannya ditetapkan dengan keputusan DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan itu, pimpinan DPRD mengumumkan pengangkatan wakil gubernur baru DKI Jakarta disertai menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan wakil gubernur DKI Jakarta itu kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

“Kalau dulu kan undang-undangnya, Gubenur menunjuk calon wagub untuk kemudian diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Kalau sekarang kan diusung oleh partai, mengirim dua nama yang kemudian untuk dikirim ke DPRD via kepala daerah,” ujar Bestari Barus.

Dalam pertemuan dengan DPRD Riau, menuru Bestari Barus ada yang menarik. Kemarin di tata tertib (tatib) pemilihan Wagub di Riau, ada aturan yang berbunyi partai pengusung mengirim dua nama. Tetapi di ujung tatib ada lagi, partai pengusung wajib menandatangani hasil pemilihan.

“Nah, kejadian Kabupaten di Jawa Tengah, ada lima pengusung. Begitu selesai, yang satu tidak tanda tangan. Wagubnya enggak jadi diangkat sampai sekarang. Kalau salah satu PKS atau Gerindra ini enggak setuju, bisa saja cawagubnya enggak dilantik. Banyak hal luar biasa lah,” terang Bestari Barus.



Sumber: BeritaSatu.com