Masyarakat Betawi Tolak Rusuh di Ibu Kota

Masyarakat Betawi Tolak Rusuh di Ibu Kota
Aksi 22 Mei 2019. ( Foto: Antara )
Bayu Marhaenjati / CAH Rabu, 12 Juni 2019 | 07:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Adat Masyarakat Betawi, menegaskan menolak segala bentuk aksi kerusuhan terkait dengan adanya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK). Apapun hasilnya, kedua belah pihak harus menerima dan legowo.

Sejumlah tokoh Majelis Adat Masyarakat Betawi, seperti KH. Ahmad Jaelani, Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim, Sekjen Forkabi Muhammad Ihsan, Ketua Asosiasi Silat Tradisi Betawi (Astrabi) Anwar, dan sejumlah ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bamus Betawi DKI Jakarta, menggelar pertemuan di kawasan Jakarta Selatan, hari ini.

Pertemuan itu, dilaksanakan dalam rangka menyikapi adanya permohonan gugatan PHPU Pilpres 2019, dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di MK.

Tokoh Betawi, Zainuddin mengatakan, pertemuan itu memutuskan Majelis Adat Masyarakat Betawi menolak dan tidak mengikuti apabila ada rangkaian aksi-aksi yang berpotensi pada kerusuhan saat berjalannya proses persidangan di MK.

Haji Oding -panggilan akrab Zainuddin- menilai, aksi kerusuhan hanya akan merugikan masyarakat Jakarta, khususnya orang Betawi. "Kita tidak ingin situasi memanas sampai berujung pada kerusuhan seperti tahun 1998 lalu. Karena yang sangat dirugikan adalah orang Betawi. Kalau orang-orang bisa pulang kampung, sementara kalau orang betawi mau pulang ke mana? Di sini rumahnya," ujar Oding, Selasa (11/6/2019).

Oding pun mengimbau, kepada masyarakat Jakarta khususnya warga Betawi, agar tidak terpengaruh dengan segala bentuk konten negatif yang mengarah pada provokasi maupun berita bohong, di seluruh lini sosial media.

"Kami mengajak agar setiap dari kita bisa menyaring sebelum sharing kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya," ungkapnya.

Sementara itu, Imam Besar FBR Lutfi Hakim, juga menyampaikan imbauan agar kedua belah pihak baik tergugat maupun termohon agar menerima dengan legowo apapun hasil persidangan di MK. Supaya, situasi Ibu Kota Jakarta tetap kondusif.

"Intinya kita Betawi menolak jika adanya kerusuhan, dan upaya-upaya dari orang-orang yang mencoba membuat kerusuhan dan kerusakan di Jakarta dengan dalih apapun," katanya.

Lutfi menuturkan, Majelis Adat Betawi mendukung penuh aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas, jika terjadi huru-hara saat pengumuman sidang MK. "Karena kita kagak mau denger ada orang kita menjadi korban. Kita ingin Jakarta tetap aman," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com