PDI-P Nilai Penerbitan IMB di Pulau D Salahi Aturan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PDI-P Nilai Penerbitan IMB di Pulau D Salahi Aturan

Jumat, 14 Juni 2019 | 15:07 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap 932 bangunan di atas lahan reklamasi, Pulau D menyalahi aturan.

Hal itu karena dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi belum disahkan.

Kedua raperda tersebut adalah raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Kawasan Pantura.

“Kalau menurut saya pasti salah. Karena alas untuk menerbitkan IMB itu kan, pertama adalah soal zonasi. Kedua adalah tata ruang. Kalau lihat di dalam tata ruang kita, sekarang area reklamasi itu kalau dilihat dari tata ruang kita itu masih lautan. Belum jadi daratan, walaupun faktanya sudah jadi daratan,” kata Gembong Warsono, Jumat (14/6/2019).

Menurutnya, bila dilihat aturan tata ruang, harus diubah dulu perubahannya dari lautan menjadi daratan. Setelah diubah menjadi daratan, baru diatur peruntukannya sesuai dengan aturan yang ada.

“Setelah menjadi daratan, mau kita ubah menjadi apa? Itu tata ruang kita yang mengatur itu. Sementara tata ruang kita belum direvisi, Pak Anies sudah menerbitkan IMB. Ini kan jelas menyalahi aturan yang ada,” ujar Gembong Warsono.

Menurutnya, Anies Baswedan tidak menjalani sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Tanpa ada kedua perda tentang reklamasi tersebut, maka acuan hukum menerbitkan IMB tidak ada.

“Prosedur hukumnya tidak dilalui dengan baik oleh Pak Anies. Artinya alas hukumnya Pak Anies menerbitkan IMB itu tidak ada,” tukas Gembong Warsono.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Anies Baswedan pernah mengatakan dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi akan direvisi secara keseluruhan. Ia tidak mau terburu-buru melakukan revisi kedua raperda tersebut.

Ia mengharapkan revisi kedua raperda itu dapat selesai dengan cepat. Sebab ia tidak ingin tanggung-tanggung merevisi keduanya. Raperda itu memiliki efek jangka panjang yang tidak sekadar merancang aturan untuk satu atau dua tahun, melainkan dirancang untuk jangka waktu 10 tahun ke depan.

Di dalamnya termasuk pengaturan tiga pulau yang sudah ada bangunannya. Anies merencanakan dibangun permukiman nelayan, kawasan industri, dan perluasan pelabuhan. Rencana tersebut sama dengan rencana yang dimunculkan Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Nantinya, berdasarkan hasil review, pihaknya akan membuat peta baru untuk kawasan pesisir. Dari peta tata ruang kawasan pesisir ini, kemudian akan diterjemahkan dalam bentuk pasal per pasal untuk revisi kedua raperda tersebut.

Kalau hanya sekadar revisi saja pasal tanpa ada gambarannya, ia mengkhawatirkan raperda tersebut tidak akan punya makna. Apalagi sebagian dari kawasan tiga pulau reklamasi tersebut akan dimanfaatkan untuk akses publik. Terutama untuk menikmati pantai.

“Jadi kami akan mengusulkan kembali (dua raperda), tetapi izinkan kami untuk menuntaskan dulu perencanaannya, baru nanti kita masukkan,” paparnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PDI-P Pertanyakan Penerbitan IMB Bangunan di Pulau Reklamasi

Penerbitan IMB terhadap ratusan bangunan di Pulau D telah menunjukkan inkonsistensi Anies terhadap janji kampanyenya.

MEGAPOLITAN | 14 Juni 2019

Jumat Siang, Massa Kembali Gelar Aksi di Jalan Medan Merdeka Barat

Massa yang didominasi kaum perempuan itu, mulai berdatangan ke Jalan Medan Merdeka Barat, selepas Salat Jumat.

MEGAPOLITAN | 14 Juni 2019

Ruas Jalan Terdampak Pengalihan Sidang MK Terpantau Normal

Dampak pengalihan arus lalu lintas masih terpantau normal.

NASIONAL | 14 Juni 2019

Anies: Reklamasi Program Pemerintah, Swasta Manfaatkan Lahan 35%

Pemprov DKI dalam kepemimpinan Anies membuka seluruh kawasan pulau itu untuk publik.

MEGAPOLITAN | 14 Juni 2019

Sidang PHPU di MK, Situasi Aman dan Kondusif

Sekitar 48.000 personel gabungan TNI, Polri dan pemerintah provinsi disiapkan untuk melakukan pengamanan baik di Gedung MK maupun di objek vital lainnya.

MEGAPOLITAN | 14 Juni 2019

Uji Coba, Tol Cijago Seksi II Dilintasi 10.835 Kendaraan

Uji coba fungsional Tol Cijago Seksi II diperpanjang hingga 17 Juni 2019 atas permintaan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

MEGAPOLITAN | 14 Juni 2019

Ratusan Massa Gelar Aksi di Jalan Merdeka Barat

Koordinator aksi Abdullah Hehamuhua mengatakan, massa aksi turun ke jalan bukan untuk mendukung pasangan calon apapun.

MEGAPOLITAN | 14 Juni 2019

Pemkot Bogor Akan Luncurkan Program Ngabaso di Sekolah

Program Ngabaso diluncurkan pekan depan dan memilih SD Negeri Sukasari sebagai sekolah pertama yang menerapkannya.

MEGAPOLITAN | 14 Juni 2019

Anies Tegaskan Reklamasi dan Penerbitan IMB Adalah Hal Berbeda

Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan.

MEGAPOLITAN | 14 Juni 2019

Arus Lalu Lintas di Kawasan Monas Ramai Lancar

Arus lalu lintas di sekitar kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, terpantau ramai lancar, kendati diberlakukan rekayasa arus lalu lintas.

MEGAPOLITAN | 14 Juni 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS