Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi, 2 Fraksi DPRD DKI Gulirkan Interpelasi

Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi, 2 Fraksi DPRD DKI Gulirkan Interpelasi
Deretan bangunan yang berada di kawasan Pulau D Reklamasi, Jakarta, 23 November 2018. ( Foto: Antara / Aprilio Akbar )
Lenny Tristia Tambun / BW Selasa, 18 Juni 2019 | 13:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dua Fraksi di DPRD DKI, yakni Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) dan Hanura sepakat akan menggulirkan hak interpelasi terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap 932 bangunan mewah di Pulau D, hasil proyek reklamasi di pantai utara Jakarta.

Dua fraksi lainnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Golongan Karya (Golkar) belum menentukan sikap apakah akan ikut dalam barisan fraksi yang mengajukan hak interpelasi atau tidak.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan pengajuan hak interpelasi adalah hal yang wajar. “Itu hak anggota dewan. Sah saja. Menurut saya ini langkah positif yang dilakukan oleh teman-teman dewan dengan mengajukan hak interpelasi itu. Karena kita punya hak untuk meminta keterangan. Judulnya meminta keterangan kepada pemangku kebijakan. Itu hak meminta penjelasan kepada Gubernur,” kata Gembong Warsono, Selasa (18/6/2019).

Namun, fraksinya belum dapat menentukan sikap apakah akan mengajukan hak interpelasi bersama Fraksi Nasdem dan Hanura. Sebab sampai saat ini, pihaknya masih melihat perkembangan ke depan. Apalagi hingga saat ini, Fraksi PDIP belum dapat melihat kepastian posisi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, setuju atau tidak terhadap reklamasi.

“Yang pasti sikap dari Fraksi PDI Perjuangan sejak awal kan ingin melihat posisi Pak Anies terhadap reklamasi. Ini yang sampai hari ini kita belum tahu. Artinya, posisi Pak Anies setuju atau tidak setuju terhadap reklamasi kan kita belum tahu,” ujar Gembong Warsono.

Ketidakpastian sikap Anies terlihat dari penerbitan IMB terhadap 932 bangunan yang sempat disegel oleh Anies sendiri. Penerbitan IMB tidak akan ada masalah bila Anies Baswedan tidak menghentikan proyek reklamasi.

Namun, dengan adanya penerbitan IMB setelah reklamasi dihentikan dan ditindaklanjuti dengan menyegel tiga pulau reklamasi yang dihentikan izin pembangunannya, menimbulkan tanda tanya yang besar.

“Kenapa tidak diselesaikan dulu dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang sekarang ada di tangan Pak Anies. Karena dua raperda yang mengatur reklamasi itu ada di tangan Pak Anies, yaitu rraperda soal zonasi dan tata ruang. Itulah yang melandasi terbitnya IMB yang sudah terlanjut dikeluarkan. Ibaratnya, lahir dulu sebelum hamil,” tukas Gembong.

Dua raperda itu harus disahkan, lanjutnya, agar ada kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Baik pihak yang telah melakukan investasi dalam lahan reklamasi, maupun Pemprov DKI yang mengeluarkan kebijakan.

Senada dengan PDIP, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Ashraf Ali mengatakan pihaknya masih melakukan kajian terhadap penerbitan IMB di Pulau D. Karena menyangkut masalah regulasi, maka harus dilakukan kajian terhadap pandangan payung hukum yang melandasinya.

“Kita akan melakukan kajian. Kita bentuk beberapa orang yang berkaitan dengan ahli hukum. Ada beberapa ahli hukum. Kemudian ada komisi terkait, seperti Komisi A, B dan D. Nanti dalam satu pekan kita akan tahu, pendapat Golkar kemana,” kata Ashraf Ali.

Jika sudah disepakati pendapat yang sama terhadap masalah ini, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Ketua Umum Partai Golkar. Setelah disetujui, maka Fraksi Golkar akan menyampaikan pandangannya terhadap penerbitan IMB di Pulau D.

Menurut Ketua Fraksi Nasdem DKI, Bestari Barus, potensi pelanggaran hukum karena belum ada dasar hukum atas lahan reklamasi sehingga IMB yang diterbitkan menjadi perdebatan. Demikian juga dipertanyakan besaran kontribusi dari pengembang yang hingga kini belum terjawab.

Sekalipun masa bakti DPRD DKI periode 2014-2019 segera berakhir, Bestari mengatakan pembentukan pansus bisa terus dilanjutkan oleh anggota DPRD periode selanjutnya.

Anies hingga kini tidak memberi penjelasan mengenai pengelolaan reklamasi kecuali melalui rilis yang telah disebar beberapa waktu yang lalu. Sikap Anies tegas menolak tuduhan tidak adanya dasar hukum menerbitkan IMB. Dia memastikan pemberian IMB untuk pemanfaatan pulau reklamasi di Teluk Jakarta sudah sesuai aturan yang mengacu pada Peraturan Gubernur No 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Pergub tersebut diterbitkan gubernur sebelumnya yakni Basuki Tjahaja Purnama. Pergub tersebut tidak dicabut karena bisa menghilangkan dasar hukum bangunan yang didirikan di pulai reklamasi.



Sumber: BeritaSatu.com