PPDB Jalur Zonasi Tuai Pro dan Kontra

PPDB Jalur Zonasi Tuai Pro dan Kontra
Suasana antrean PPDB di SMA Negeri 1 Depok. ( Foto: Beritasatu Photo / Bhakti Hariani )
Bhakti Hariani / BW Rabu, 19 Juni 2019 | 12:59 WIB

Depok, Beritasatu.com - Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK Negeri di Kota Depok yang menerapkan sistem zonasi menuai pro dan kontra dari para orangtua siswa.

Zonasi dinilai membatasi siswa cerdas yang kediamannya agak jauh dari sekolah dan menguntungkan siswa biasa yang nilai ujian nasionalnya lebih rendah tetapi berdomisili lebih dekat dari sekolah. Orangtua siswa menyesalkan adanya sistem tersebut.

Namun demikian, tidak semua orangtua kontra dengan sistem zonasi. Mereka memahami bahwa adanya zonasi dapat menghilangkan label sekolah favorit yang melekat selama ini di sebuah sekolah. Zonasi juga dapat membuat anak miskin bisa diterima di sekolah negeri yang bagus dan disiplin.

Hesty Hadiatini, orangtua siswa yang akan memasukkan anaknya ke SMA Negeri di Depok mengatakan bahwa anaknya memiliki nilai UN 34. Namun saat akan mendaftar, rumahnya berlokasi 3.600 meter atau 3,6 kilometer dari sekolah yang dia idamkan.

"Khawatir anak saya tidak masuk. Karena 3.600 meter jaraknya. Kalau sampai anak saya tidak keterima di mana letak keadilan dalam PPDB. Masa hanya karena jarak saja anak saya gagal masuk sekolah negeri idaman," keluh Hesty di Depok, Jawa Barat, Rabu (19/6).

Anak Hesty mengambil jalur kombinasi, yakni jalur yang memadukan jarak rumah dengan nilai UN yang dimiliki siswa. "Saya sangat berharap anak saya bisa diterima," kata Hesty.

Zonasi bagi orangtua siswa lainnya, yakni Reni Pratiwi, bukanlah hal yang menakutkan atau salah. Reni menilai sistem ini justru efektif untuk menghilangkan label sekolah favorit dan memeratakan kesempatan akses pendidikan kepada semua anak.

"Sebenarnya saya melihat zonasi ini adil. Bagi saya anak yang nilai UN-nya kurang bagus, kurang mampu secara ekonomi, tetapi rumahnya dekat dengan sekolah, juga berhak menikmati pendidikan di sekolah yang bagus. Bayangkan kalau anak miskin dan relatif tidak pintar hanya bisa bersekolah di sekolah lain yang mutunya tidak terlalu bagus. Akan jadi apa mereka? Kalau di sekolah negeri kan sangat disiplin," tutur Reni.

Tentang sistem zona sendiri, diungkapkan Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah II (Kota Bogor-Kota Depok) Dadang Ruhiyat, jalur zonasi merupakan jalur seleksi PPDB dengan menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik.

"Seleksi PPDB pada jalur zonasi mengutamakan jarak terdekat domisili calon peserta didik dengan satuan pendidikan. Jarak domisili terdekat dihitung berdasarkan jarak dari domisili/tempat tinggal ke satuan pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi," ujar Dadang.

Lebih lanjut diungkap Dadang, jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki jarak sama, maka dilakukan seleksi selanjutnya dengan urutan prioritas adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Bila di pilihan ke satu sampai batas kuota 55% tidak lolos karena daya tampung, Dadang menuturkan, pemeringkatan selanjutnya dilakukan di satuan pendidikan pilihan dua dalam zona yang sama.

"Jika sampai batas kuota di sekolah pilihan dua tidak lolos, selanjutnya pemeringkatan di satuan pendidikan pilihan ketiga untuk penyaluran jika di sekolah pilihan 3 masih
tersedia kuota," tutur Dadang.

Tidak hanya jalur zonasi biasa, lanjut Dadang, zonasi juga dibedakan menjadi zonasi kombinasi yang memadukan zona dengan nilai Ujian Nasional siswa. Zonasi kombinasi didasarkan pada hasil pemeringkatan hingga batas kuota 15 % dengan pertimbangan skor jarak domisili ke satuan pendidikan yang dituju dengan bobot 30% dan nilai ujian nasional dengan bobot 70%.

"Jika tidak lolos pada seleksi di pilihan ke satu, pemeringkatan selanjutnya dilakukan di pilihan kedua, kalau tidak lolos pada seleksi di pilihan ke dua, seleksi selanjutnya dilakukan untuk penyaluran di pilihan ke tiga jika kuota di pilihan tiga masih tersedia," ungkap Dadang.



Sumber: Suara Pembaruan