Anies: Tidak Dibongkarnya Bangunan di Pulau D Konsekuensi Pergub No 206/2016

Anies: Tidak Dibongkarnya Bangunan di Pulau D Konsekuensi Pergub No 206/2016
Salah satu sudut Food Street di area ruko Pulau D Reklamasi Jakarta Utara beberapa waktu lalu. ( Foto: Beritasatu Photo / Carlos Roy Fajarta Barus )
Lenny Tristia Tambun / JAS Rabu, 19 Juni 2019 | 13:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan tidak dibongkarnya bangunan rumah mewah dan rumah kantor (rukan) di Pulau D atau Pulau Maju merupakan konsekuensi dari melaksanakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK).

“Jadi, tidak dibongkarnya bangunan rumah-rumah itu adalah konsekuensi dari melaksanakan aturan hukum yang berlaku, melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik, dan ketaatan pada prinsip good governance,” kata Anies Baswedan dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan pada Rabu (19/6/2019).

Pergub Nomor 2016/2016 ini dikeluarkan saat Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP). Pergub ini ditandatangani BTP selaku Gubernur pada 25 Oktober 2016.

Dalam keterangan tertulisnya tersebut, tampaknya Anies Baswedan menyalahkan gubernur sebelumnya yang telah mengeluarkan pergub tersebut. Karena ia menilai, seorang gubernur tidak diharuskan membuat pergub tata ruang.

“Tidak, tidak ada keharusan itu. Biasanya, di Jakarta garis besar rencana tata ruang dan rencana detailnya itu ya memang dibuat dalam bentuk Perda RDTR, bukan bentuk Pergub. Itu kelaziman di Jakarta,” ujar Anies Baswedan.

Meski PRK boleh dibuat dalam bentuk pergub, namun menurut Anies Baswedan, telah membuat adanya celah hukum. Sebab ada Peraturan Pemerintah no 36 tahun 2005 Pasal 18 ayat 3, yang mengatakan jika sebuah kawasan yang belum memiliki Perda RTRW dan Perda RDTR maka Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara.

“Ya, boleh. Ada celah hukumnya. Seperti saya bilang kemarin. Ada celah hukum. Inilah yang dijadikan pintu masuk dan jadi dasar hukum bagi Gubernur waktu itu untuk mengeluarkan Pergub 206/2016 yang isinya adalah tentang rencana tata kota atau resminya disebut Panduan Rancang Kota (PRK),” terang Anies Baswedan.

Ia sendiri mempertanyakan mengapa BTP mengeluarkan Pergub PRK beberapa hari sebelum cuti kampanye. Dan tidak menunggu pembahasan Perda RDTR selesai dilakukan DPRD DKI. Karena seharusnya, tata kota diatur oleh sebuah peraturan daerah (perda) bukan pergub.

“Saya juga punya pertanyaan yang sama. Lazimnya tata kota ya diatur dalam Perda bukan Pergub. Itulah kelaziman dan prosedur yang tertib ya begitu. Memang konsekuensinya, menunggu selesainya Perda itu perlu waktu lebih lama,” papar Anies Baswedan.

Saat mendengar laporan dari jajaran Pemprob DKI, bahwa aat itu pembahasan Perda RDTR terhenti di DPRD karena beberapa anggota DPRD diperiksa KPK bahkan ada yang ditahan. Peristiwa ini terjadi sekitar pertengahan 2016. “Tapi apa sebabnya kemudian keluar Pergub tersebut di 25 Oktober 2016, saya tidak punya jawabannya,” ucapnya.



Sumber: BeritaSatu.com