Revisi Perda Pengolahan Sampah Sertakan Pembangunan ITF

Revisi Perda Pengolahan Sampah Sertakan Pembangunan ITF
Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / FER Senin, 24 Juni 2019 | 18:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dimasukkannya pembangunan Intermediate Treatment Faciliity (ITF) dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengolahan Sampah, dikarenakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang memiliki daya tampung maksimal sebesar 49 juta ton.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, hingga saat ini, TPST Bantar Gebang telah beroperasi selama 30 tahun dan menampung sampah sebanyak sekitar 39 juta ton. Nilai tersebut, setara dengan 80 persen kapasitas TPST Bantargebang.

"Rata-rata volume sampah dari wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terkirim ke TPST Bantar Gebang pada Tahun 2018 sebesar 7.452,60 ton per hari,” kata Anies Baswedan di DPRD DKI, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Anies mengatakan, hal itu mengakibatkan daya tampung TPST Bantar Gebang semakin mengkhawatirkan. Jika hal itu terus berlanjut, maka diperkirakan pada tahun 2021 TPST Bantar Gebang tidak lagi mampu menampung sampah dari Provinsi DKI Jakarta.

"Berdasarkan kondisi tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan terobosan pengolahan sampah yang dapat mereduksi sampah semaksimal mungkin, sehingga dapat mengurangi volume sampah yang ditimbun di TPST Bantar Gebang,” papar Anies Baswedan.

Terobosan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mendorong lahirnya gerakan masyarakat dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dengan menggunakan teknologi terbaik dan ramah lingkungan di Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA).

Terobosan ini diharapkan mampu mereduksi hingga 80 persen sampah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat memperpanjang daur hidup (lifetime) TPST Bantar Gebang.

Namun, terobosan dan inovasi ini memerlukan dukungan regulasi, kelembagaan dan finansial yang memadai, oleh karenanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang penting untuk melakukan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

"Kita semua tahu bahwa kapasitas bantar gebang sudah mencapai 80 persen. Karena itu pembangunan ITF yang sudah kita luncurkan harus kira kebut supaya bisa selesai,” tutur Anies Baswedan.

Dulu, lanjutnya, sewaktu perda itu disusun, aturan mengenai ITF tidak dimasukkan. Sekarang, ITF dimasukkan sehingga ketika dibangun maka sudah ada payung hukumnya.

"Insyaallah nanti dengan adanya revisi perda ini, maka kita bisa mempercepat realisasi kerja sama ITF yang lain-lainnya. Sehingga target untuk membangun sekurang-kurangnya empat ITF di Jakarta bisa kita realisasikan," pungkas Anies Baswedan.



Sumber: BeritaSatu.com