Sekolah Negeri Masih Jadi Favorit di Depok

Sekolah Negeri Masih Jadi Favorit di Depok
Ilustrasi penerimaan peserta didik baru. ( Foto: Antara )
Bhakti Hariani / FER Senin, 24 Juni 2019 | 23:11 WIB

Depok, Beritasatu.com - SMA/ SMK Negeri di Kota Depok masih jadi favorit orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Selain kualitas sekolah negeri yang dinilai baik, faktor gratis juga menjadi pertimbangan orang tua tetap menjadikan sekolah negeri menjadi pilihan mereka.

Hal ini diungkapkan Nani Wijaya (43), orang tua siswa yang mendaftarkan anaknya ke SMA Negeri 2 Depok. Sekolah negeri dinilai Nani merupakan sekolah yang memiliki keunggulan dari kualitas maupun fasilitas. Selain itu faktor gratis menjadi pertimbangan orangtua siswa untuk menyekolahkan anak mereka ke sekolah negeri.

"Ya, walaupun nggak gratis 100 persen tapi lumayan banget buat meringankan beban orangtua. Udah gitu sekolah negeri mah udah ketauan ya mutunya bagus," ujar Nani yang tinggal di wilayah Kecamatan Sukmajaya, Senin (24/6/2019).

Dikatakan Nani, alasannya memilih SMA Negeri 2 Depok juga karena lokasinya dekat dengan tempat tinggal mereka yang hanya berjarak sekitar satu kilometer. Meski demikian, Nani mengaku masih resah karena khawatir anaknya tergeser dari jurnal pascapendaftaran beberapa hari lalu. "Sejauh ini masih aman. Semoga nggak tergusur turun, ya. Sampai hari akhir pengumuman," kata Nani.

Senada dengan Nani, orangtua siswa lainnya, Aisyah Rustam mengatakan, dia enggan menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta lantaran dinilai mahal. "Sekolah swasta di Depok mahal-mahal. Makanya saya berjuang agar anak saya bisa diterima di sekolah negeri," ujar Aisyah.

Dia menuturkan, kebijakan zonasi sebelum ditetapkan akan lebih baik untuk memerhatikan ketersediaan sekolah di masing-masing wilayah di sebuah kota. Sehingga menjadi merata dan semua anak memiliki kesempatan yang sama.

"Nah kalau di wilayah itu nggak ada sekolah negeri bagaimana? Lintas wilayah kena zonasi. Kemungkinan diterima kecil. Kasihan juga yang orang tidak mampu kalau rumahnya jauh dari sekolah negeri. Mereka terpaksa harus ke swasta," tutur Aisyah.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah II (Kota Bogor-Kota Depok) Dadang Ruhiyat mengatakan, hasil perhitungan jalur zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK sederajat tahun 2019, pada setiap siswa dipastikan tidak akan ada yang sama. Pasalnya, total skor zonasi menggunakan bentuk bilangan desimal dengan tiga digit di belakang koma.

"Untuk jalur zonasi, konsepnya bukan siapa yang lebih dulu mendaftar dia yang diterima. Tetapi dihitung dan diranking secara otomatis oleh sistem teknologi informasi," ujar Dadang.

Untuk itu, lanjut Dadang, apabila ada isu bahwa pendaftar paling cepat datang pasti diterima, masyarakat diminta untuk tidak percaya hal itu. Sebab, melalui jalur zonasi, walaupun mendaftar di hari terakhir, maka jarak yang lebih dekat memiliki peluang diterima lebih besar dari pendaftar sebelumnya.

"Bisa juga meskipun ada dua warga yang bertetangga dan mendaftar di hari yang sama hasilnya akan berbeda nol koma tiga digit lewat jalur zonasi ini," tutur Dadang.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengungkapkan, zonasi harusnya tidak menjadi penghalang seorang anak untuk bersekolah dan diterima di sekolah yang diinginkan. Pada PPDB SMP yang akan digelar tak lama lagi, Idris mengatakan akan menerapkan zonasi ditambahkan dengan nilai Ujian Nasional (UN) calon siswa atau disebut zonasi kombinasi.

"Ada sebagian masyarakat yang menganggap zona adalah segala-galanya, sehingga tidak memberikan penghargaan kepada siswa yang memiliki nilai tinggi," ujar Idris.

Dikatakannya, ketika acuan PPDB hanya sebatas jarak, maka akan tidak adil bagi calon siswa yang memiliki nilai UN tinggi, namun di tempat tinggalnya belum ada SMA Negeri (SMAN).

Kepala Dinas Pendidian (Disdik) Kota Depok, Mohamad Thamrin, sependapat terhadap pernyataan Wali Kota Depok, Mohammad Idris. Dikatakannya, kebijakan ini sudah dituangkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksana (Juklak) PPDB SMP sederajat.

Lebih lanjut, kata Thamrin, skor zonasi dimulai dari 10 hingga 100 poin. Rumusnya, radius tempat tinggal ditambah nilai UN, lalu dibagi dua.

"Sistem perhitungan ini juga berlaku untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Pelajar Prasejahtera," kata Thamrin.

Terpisah, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Depok Acep Al Azhari menuturkan, daya tampung SMA/ SMK Negeri memang terbatas. Oleh karena itu, sekolah swasta siap menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.

"Perlu dipahami bahwa untuk mempersiapkan sekolah yang baik dan bermutu butuh fasilitas dan SDM yang andal , dan itu tentu butuh anggaran. Partisipasi orangtua menjadi satu potensi andalan dari sekolah swasta," ujar Acep.

Acep menegaskan di Depok masih banyak sekolah yang meminta partisipasi yang terbilang terjangkau. Yakni hanya Rp 200.000 per bulan. Salah satunya di sebuah SMK swasta. Tak hanya itu, sekolah swasta juga memiliki program-program peduli untuk siswa miskin, anak yatim, dan juga bea siswa.

"Bicara negeri murah ya karena negeri dibiayai pemerintah. Swasta ini murni kemandirian. Jadi tidak tepat jika dilihat dari semata harga saja, atau murah dan mahalnya," ujar Acep.

Pendidikan, lanjut Acep adalah tentang nilai-nilai kehidupan, sebuah inventasi jangka panjang, dan hasil inventasi yang melekat pada anak dan tidak akan pernah hilang.

"Intinya sekolah swasta siap membantu pemerintah dengan menginvestasikan aset tanah dan bangunan serta SDM yang berkualitas agar terjadi pemerataan pendidikan baik di negeri maupun di swasta," pungkas Acep.



Sumber: Suara Pembaruan