Masih Kurangnya Jumlah Sekolah Negeri Tambah Permasalahan PPDB di Depok

Masih Kurangnya Jumlah Sekolah Negeri Tambah Permasalahan PPDB di Depok
Ilustrasi penerimaan peserta didik baru. ( Foto: Antara )
Bhakti Hariani / CAH Selasa, 25 Juni 2019 | 15:25 WIB

Depok, Beritasatu.com - Permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Depok selain karena zonasi yang dinilai membingungkan calon siswa juga dikarenakan oleh kurangnya jumlah SMA/ SMK Negeri di Depok. Jumlah dan daya tampung SMA/ SMK Negeri di Depok tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP setiap tahunnya. SMA/ SMK di Depok hanya berjumlah 17 sekolah, terdiri atas 13 SMA dan 4 SMK.

SMA/SMK Negeri yang ada di Depok hanya bisa menampung 5.406 lulusan, terdiri dari SMA 3.858 orang, dan SMK sebanyak 1.548 siswa.

"PPDB dengan sistem zonasi, pemerintah pusat harus mengevaluasi dan berpikir bagaimana berjalan lancar. Terutama , agar berjalan lancar tentu infrastruktur pembangunan sekolah negeri di tiap kota dan kabupaten harus merata atau ditambah dibangun," ujar Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah II (Kota Bogor-Kota Depok) Dadang Ruhiyat, Selasa (25/6/2019).

Kota Depok sendiri memiliki 13 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri. Dengan total penampungan sebanyak 108 rombong belajar (rombel) SMA Negeri dan 43 rombel SMK. Setiap sekolah SMA dan SMK Negeri yang ada di Depok hanya menampung 9 Rombel dan tidak boleh lebih

"Kalau SMA dan SMK masing-masing rombel hanya boleh berisi 36 siswa," kata Dadang.

Dalam satu tahun, terdapat 27.320 anak siswa SMP yang lulus di Depok untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/ SMK. Bahkan di Depok terdapat satu kecamatan yang belum memiliki SMA/ SMK Negeri yakni di Kecamatan Beji.

Idealnya, lanjut Dadang, dalam satu wilayah kecamatan ada satu SMA/ SMK Negeri. Sehingga akses pendidikan bisa merata dan bisa dinikmati oleh seluruh siswa lulusan SMP.

Dadang berharap, Pemerintah Kota Depok dapat membantu menambah anggaran pembangunan sekolah SMA/ SMK Negeri di Depok.

"Harusnya memang ada kerja sama antara Pemkot Depok dengan Pemprov Jabar ya, terkait pembangunan sekolah karena kan ini juga buat warga Depok juga nantinya," kata Dadang.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok Farida Rachmayanti mengemukakan keterbatasan jumlah SMA dan SMK di Depok menjadi kendala. Lantaran tidak semua kecamatan di kota tersebut memiliki sekolah SMA atau SMK negeri.

"Di Depok tidak bisa dinafikkan jumlah SMA masih terbatas, contohnya di Kecamatan Beji tidak ada SMA/ SMK Negeri," ujar Farida yang merupakan anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS).

Sementara itu, sekolah swasta siap menampung siswa yang tidak diterima di SMA/ SMK Negeri.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Depok Acep Al Azhari menuturkan, daya tampung SMA/ SMK Negeri memang terbatas. Oleh karena itu, sekolah swasta siap menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.

Jika dikatakan sekolah swasta mahal, Acep mengatakan bahwa mahal atau murah sangatlah relatif.

"Perlu dipahami bahwa untuk mempersiapkan sekolah yang baik dan bermutu butuh fasilitas dan SDM yang andal dan itu tentu butuh anggaran. Partisipasi orangtua menjadi satu potensi andalan dari sekolah swasta," ujar Acep kepada SP saat dihubungi.

Acep menegaskan di Depok masih banyak sekolah yang meminta partisipasi yang terbilang terjangkau. Yakni hanya Rp 200.000 per bulan. Salah satunya di sebuah SMK swasta.

Tak hanya itu, sekolah swasta juga memiliki program-program peduli untuk siswa miskin, anak yatim, dan juga bea siswa. "Bicara negeri murah ya karena negeri dibiayai pemerintah. Swasta ini murni kemandirian. Jadi tidak tepat jika dilihat dari semata harga saja. Atau murah dan mahalnya," ujar Acep.

Pendidikan, lanjut dia, adalah tentang nilai-nilai kehidupan, sebuah inventasi jangka panjang, dan hasil inventasi yang melekat pada anak dan tidak akan pernah hilang.

"Intinya sekolah swasta siap membantu pemerintah dengan menginvestasikan asset tanah dan bangunan serta SDM yg berkualitas agar terjadi pemerataan pendidikan baik di negeri maupun di swasta," pungkas Acep.



Sumber: BeritaSatu.com