Turunkan Polusi Udara, DKI Harus Segera Terapkan ERP

Turunkan Polusi Udara, DKI Harus Segera Terapkan ERP
Kampanye udara bersih. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / FMB Selasa, 2 Juli 2019 | 11:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Melihat polusi udara Jakarta yang buruk, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak hanya harus membenahi transportasi massal, tetapi juga harus semakin tegas dalam melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi.

Aturan pembatasan kendaraan pribadi dengan sistem nomor plat mobil ganjil genap di beberapa ruas jalan protokol Jakarta dinilai belum dapat membantu mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan regulasi pembatasan kendaraan bermotor harus segera diterapkan oleh Pemprov DKI. Hal ini untuk mendukung penurunan tingkat polusi udara.

“Tidak hanya ganjil genap saja, tetapi Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik ini harus segera diterapkan,” kata Gembong Warsono, Selasa (2/7/2019).

Ia sendiri merasa heran mengapa ERP tak kunjung rampung dilakukan Dinas Perhubungan DKI. Bahkan, DPRD DKI sudah bolak balik bertanya kepada Dinas Perhubungan, tetapi jawabannya masih sama, yakni masih dalam proses lelang.

Enggak tahu mandeknya di mana. Padahal rencana penerapan ERP kan sudah puluhan tahun lalu. Katanya sudah mau lelang, dari tahun kemarin. Kita sudah capek mendesak-desak mereka. Sampai tanya, ada apa sih ERP enggak jalan-jalan? Padahal kita tahu, ERP adalah salah satu cara untuk mengurangi polusi udara,” terang Gembong Warsono.

Menurutnya, kebijakan pembatasan kendaraan bermotor pribadi seperti ganjil genap dan ERP dapat dilakukan simultan dengan pengembangan sistem transportasi massal dan kebijakan kepemilikan kendaraan bermotor. Jika ketiga kebijakan ini dilakukan, dipastikan polusi udara di Jakarta akan turun karena penyumbang terbesar polusi udara adalah asap dari kendaraan bermotor yang masih sangat banyak di Jakarta.

“Kalau dari sisi kepemilikan aturan dijalankan, terus dari sisi transportasi juga terus dikembangkan, dan dari sisi regulasi pembatasan kendaraan bermotor tegas dijalankan, maka emisi udara dapat kita tekan secara baik,” ujar Gembong Warsono.

Gembong Warsono menilai saat ini, Pemprov DKI masih lebih fokus pada pengembangan sistem transportasi publik. Lihat saja, lanjutnya, sudah ada Transjakarta dan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, dan sebentar lagi akan ada LRT Jakarta.

Tetapi Pemprov DKI Jakarta lupa, penyumbang emisi udara terbesar adalah kendaraan bermotor. Bila Pemprov DKI ingin mendorong warganya menggunakan transportasi publik secara maksimal, maka tidak hanya menyediakan transportasi yang layak dan nyaman, tetapi juga menyediakan feeder secara maksimal. Sehingga akses warga mencapai transportasi publik semakin mudah, tetapi tidak mahal.

Hal senada juga disampaikan Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPPB), Ahmad Safruddin. Untuk menurunkan tingkat polusi udara di Jakarta, salah satu yang dapat dilakukan adalah segera menerapkan ERP.

“Yang paling penting, segera terapkan jalan berbayar elektronik atau ERP dan parking management yang berdasarkan tarif parkir progresif di kawasan segitiga emas dan jalan-jalan yang telah dilengkapi angkutan umum massal yang aman, nyaman dan terjadwal dengan baik,” kata Ahmad Safruddin.

Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai kualitas udara yang tidak sehat, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan masih belum mau berkomentar apa pun.

Seperti diketehui, berdasarkan data AirVisual yang dikeluarkan pada 25 Juni 2019, polusi udara di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan. Pada saat itu, indeks kualitas udara di Jakarta menyentuh angka 164, masuk dalam kategori tidak sehat (151-200). Jakarta masuk dalam empat kota dengan pencematan udara terburuk di dunia, setelah Dubai, New Delhi dan Santiago.



Sumber: BeritaSatu.com