Denda Parkir Mobil di Jalan Masih Digodok Dishub Depok

Denda Parkir Mobil di Jalan Masih Digodok Dishub Depok
Ilustrasi mobil di luar garasi. ( Foto: Antara )
Bhakti Hariani / FMB Kamis, 18 Juli 2019 | 11:21 WIB

Depok, Beritasatu.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok mengaku masih menggodok aturan denda yang akan diusulkan dalam Raperda yang mengatur pemilik kendaraan wajib memiliki garasi.

Kepala Dishub Kota Depok Dadang Wihana mengatakan, denda sebesar Rp20 juta ini masih akan digodok lebih lanjut dalam Raperda. "Rp 20 juta ini baru konsep. Belum final. Belum bisa dijabarkan apakah per tahun atau bagaimana. Nanti akan dibahas lebih lanjut dalam Raperda. Denda ini upaya mengedukasi warga," ujar Dadang di Depok, Jawa Barat, Kamis (18/7/2019).

Menurut Dadang, hal terpenting yang dilakukan adalah ada proses edukasi pada warga. Ketika perda disahkan, kata Dadang, ada tahapannya yakni edukasi dan sosialisasi, selanjutnya punishment.

Perihal denda, Dadang meminta masyarakat memaknainya sebagai suatu hal yang positif. "Bukan untuk memberatkan warga. Tapi harus disadari bahwa dengan seseorang memarkir kendaraan di jalan maka ada orang lain yang terganggu karena adanya kendaraan yang terparkir di jalanan. Harus diingat bahwa jalan adalah milik bersama untuk kepentingan umum," tutur Dadang.

Adanya Raperda ini dibuat lantaran banyaknya keluhan warga yang merasa terganggu dengan mobil yang diparkir di badan jalan, terutama di kawasan permukiman penduduk.

Nantinya, lanjut Dadang, Raperda Penyelenggaraan Perhubungan ini tidak hanya mengatur kewajiban memiliki garasi bagi pemilik mobil. "Raperdanya telah kami ajukan ke DPRD untuk dibahas kurang-lebih pada bulan November," kata Dadang.

Lebih lanjut dikatakan Dadang, aturan ini nantinya tidak hanya berlaku di ruang jalan, tapi juga di semua wilayah, seperti ruang milik jalan fasilitas sosial dan fasilitas umum. "Harus dipahami bahwa ruang milik jalan, fasos, fasum, adalah untuk publik, bukan milik perorangan," pungkas Dadang.

Sementara itu, DPRD Kota Depok telah menyetujui 10 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) usai rapat Paripurna, pada Juni lalu.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Muhammad Supariyono menuturkan, salah satu Raperda tersebut akan mengatur warga yang ingin membeli kendaraan roda empat harus menyertakan surat pernyataan memiliki garasi di rumah atau menyewa garasi.

Nantinya, lanjut Supariyono, warga Depok harus siap-siap, karena akan dibuat peraturan bahwa setiap warga Depok yang akan membeli mobil menyertakan surat pernyataan memiliki garasi. Atau menyatakan surat menyewa garasi jika tidak punya garasi di rumah
sendiri.

Hal tersebut, kata Anggota DPRD dari Fraksi PKS ini menjadi mendesak karena begitu banyak masyarakat Depok yang memiliki mobil, tetapi tidak memiliki garasi sehingga mobil mereka diparkir di pinggir jalan.

"Tentu ini menggangu pengguna jalan yang lain. Bahkan, tidak jarang menimbulkan keributan di lingkungan," kata Supariyono.

Selain itu, lanjut Supariyono, banyak juga mobil yang diparkir di lahan fasos fasum atau di lahan bermain anak, seperti yang terjadi di Perumnas yang ada di Kota Depok. Padahal, Perumnas memiliki jalan yang sempit.

"Ini karena kesejahteraan mereka makin meningkat, pada punya mobil, tetapi tidak memiliki garasi, akhirnya memakai lahan untuk anak-anak bermain. Sehingga, anak-anak tidak memiliki tempat bermain lagi," tutur Supariyono.

Dampaknya, kata Supariyono, akan membahayakan dan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Karena, salah satu hak anak itu adalah bermain, jika mereka tidak memiliki tempat bermain, maka akan lebih banyak bermain gadget di rumahnya.

"Ini yang akan berbahaya ketika mereka besar nanti, mereka pun tidak bisa bersosialisasi atau antisosial," tutur Supariyono.

Diketahui, sepuluh Raperda yang akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD Kota Depok adalah Raperda Pembentukan RT, RW, dan LPM, Raperda penyelenggaraan kearsipan, Raperda penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah, Raperda penjualan produk usaha daerah bidang perikanan dan layanan kesehatan hewan, serta Raperda pengelolaan pasar rakyat.

Selain itu, juga revisi Perda Nomor 11 tahun 202 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Raperda tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, Perda Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, revisi Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan bidang Perhubungan dan terakhir, revisi Perda Nomor 9 tahun 2012 tentang Retribusi Perhubungan.



Sumber: Suara Pembaruan