Pembahasan Zonasi Wilayah Pesisir Diserahkan ke DPRD DKI Periode 2019-2024

Pembahasan Zonasi Wilayah Pesisir Diserahkan ke DPRD DKI Periode 2019-2024
Warga beraktivitas di dekat tanggul laut yang telah selesai dibangun di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta, 11 Februari 2019. Pembangunan tanggul laut tersebut merupakan bagian dari program Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) untuk mencegah ancaman banjir rob serta penataan kawasan pesisir pantai utara Jakarta dan sekitarnya. ( Foto: Antara / Aprilio Akbar )
Lenny Tristia Tambun / FER Jumat, 19 Juli 2019 | 17:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas, memastikan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) tidak akan sempat dibahas oleh DPRD DKI periode saat ini. Pembahasan Raperda tersebut kemungkinan besar akan diserahkan ke DPRD DKI periode baru, 2019-2024.

"Enggak sih. Mungkin akan dilanjutkan ke DPRD periode selanjutnya," kata Hasbiallah Ilyas, Jumat (19/7/2019).

Hasbiallah Ilyas menegaskan, pembahasan Raperda itu harus dilakukan dan segera disahkan. Pasalnya, Raperda tersebut akan menjadi payung hukum untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di wilayah pesisir pantai.

"Tapi itu (Raperda RZWP3K) harus ada. Supaya Pemprov DKI kalau mau bikin izin-izin itu jelas. Jangan kayak sekarang,” ujar Hasbiallah Ilyas.

Meski telah ada drafnya, tetap saja perlu ada pembahasan kembali dengan komunitas nelayan, aktifis dan pakar lingkungan hidup serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan reklamasi.

"Iya dong. Dulu pas 2017 ada. Banyak dari macam-macam LSM. DPRD juga undang nelayan. Sudah banyak pembahasannya. Tapi kan terus dicabut. Nah untuk pembahasan yang sekarang, ya harus dong undang lagi. Pasti nanti DPRD akan undang,” tukas Hasbiallah Ilyas.



Sumber: BeritaSatu.com