Pemprov DKI Tegaskan Nasib Pencari Suaka Tetap Jadi Tanggung Jawab UNHCR

Pemprov DKI Tegaskan Nasib Pencari Suaka Tetap Jadi Tanggung Jawab UNHCR
Pencari suaka beraktivitas di tempat penampungan sementara di Kalideres, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019. ( Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ )
Lenny Tristia Tambun / FMB Senin, 22 Juli 2019 | 10:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menegaskan nasib sekitar 1.400 orang pencari suaka tetap menjadi tanggung jawab United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Sambil menunggu kepastian penyelesaian masalah pengungsian dari UNHCR, Pemprov DKI tetap memberikan bantuan dari sisi aspek kemanusiaan, yakni menyediakan tempat penampungan di eks Kantor Kodim, Kalideres, Jakarta Barat dann juga memberikan bantuan logistik kepada para pencari suaka tersebut.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah mengatakan Pemprov DKI memutuskan untuk memperpanjang bantuan logistik kepada para pencari suaka yang kini berada di lokasi pengungsian. Awalnya, Pemprov DKI ingin memberikan bantuan hingga sepekan saja sejak para pencari suaka dipindahkan ke tempat pengungsian pada Kamis (11/7/2019).

Tetapi, melihat kondisi mereka dan UNHCR masih mencarikan solusi terhadap permasalahan para pengungsi, maka Pemprov DKI akan memperpanjang bantuan tanpa diketahui kapan batas waktu bantuan itu akan berakhir.

“Sekarang kita tidak bisa memberikan batas waktu pemberian bantuan logistik. Memang awalnya mau tujuh hari saja. Tetapi sekarang, mau beberapa hari, belum (diputuskan). Sampai sekarang kita masih suplai logistik,” kata Irmansyah, Senin (22/7/2019).

Bantuan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta, lanjut Irmansyah, di antaranya tempat penampungan, makanan, fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus), dan bantuan logistik lainnya. Berdasarkan data yang dipegangnya, jumlah mencapai 1.400 orang.

“Posisi terakhir didalam data ada 1.400 orang. Tetapi kalau kita melihat dari kasat mata, mereka tidak terlihat dalam jumlah tersebut. Berkurang. Tetapi kalau dikasih makan 1.200 ya habis. Menurut informasi sampai 1.400 orang, kemarin sampai 1.428 orang. Dikasih makan jumlah segitu juga habis,” ujar Irmansyah.

Para pencari suaka ini, berasal dari 12 negara. Diantaranya, berasal dari Afghanistan, Pakistan, Sudan, Iran, Irak, Yaman, Somalia, Ethiopia, Eritrea, Siria, Palestina, Tiongkok.

Untuk kepastian data jumlah para pencari suaka ini, pihaknya akan meminta UNHCR melakukan verifikasi supaya pemberian bantuan dapat dilakukan tepat sasaran.

“Kita lakukan verifikasi lah. Hanya proses verifikasinya bukan dari kita dan tidak mudah juga memverikasi mereka. Tidak sesederhana yang kita pikirkan ketika di sana. Belum lagi ada komplain dari mereka. Tetapi dari hari ke hari dengan dukungan semua pihak, kita benahi untuk pelayanan dasar dan kebutuhan dasar mereka,” terang Irmansyah.

Di tempat terpisah, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan penentuan nasib para pencari suaka ini ada dalam wewenang UNHCR dan pemerintah pusat. Pemprov DKI hanya menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan bantuan dari aspek kemanusiaan.

“Intinya adalah sesungguhnya, wewenangnya itu ada pada UNHCR dan pemerintah pusat. Pemprov DKI dengan menggunakan sumber daya yang ada, kita menangani masalah kemanusiaan. Sebagai kemanusiaan, kita terlibat. Tapi persoalan pengungsinya sendiri nanti UNHCR yang mengatur,” kata Anies Baswedan.

Terkait jangka waktu menampung para pencari suaka ini, Anies Baswedan pun tidak bisa menentukanya. Dengan kata lain, Pemprov DKI akan terus memberikan bantuan berupa tempat pengungsian dan logistik.

“Nanti kita tanyakan ke UNHCR. Kan kami bantu sebatas aspek kemanusiaan. Kenyataannya, mereka ada di Jakarta dan kenyataannya mereka tidak punya rumah, karena itu kita fasilitasi. Tetapi seluruhnya nanti kita kembalikan pada UNHCR,” ujar Anies Baswedan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini meminta UNHCR segera menyelesaikan permasalahan para pencari suaka secepat mungkin. Jangan sampai tanggung jawab terhadap ribuan para pencari suaka menjadi pindah ke tangan Pemprov DKI.

“Jangan sampai nanti tanggung jawabnya jadi pindah ke Pemprov DKI. DKI ini membantu karena saat ini mereka terlantar. Tapi yang harus bertanggung jawab adalah UNHCR,” tegas Anies Baswedan.



Sumber: BeritaSatu.com