Lippo Cikarang Dukung Penerapan Aturan Pekerja Lokal

Lippo Cikarang Dukung Penerapan Aturan Pekerja Lokal
Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk, Simon Subiyanto, mendukung upaya Pemkab Bekasi menekan angka pengangguran dengan penerapan Perbup Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perluasan Kesempatan Kerja, Selasa (23/7/2019)‎. ( Foto: Beritasatu Photo / Mikael Niman )
Mikael Niman / FER Selasa, 23 Juli 2019 | 20:13 WIB

Bekasi, Beritasatu.com - ‎PT Lippo Cikarang yang merupakan bagian dari kawasan industri Kabupaten Bekasi, mendukung sepenuhnya penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perluasan Kesempatan.

Perbup yang diterbitkan oleh Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja ini, menekankan aturan para pengusaha di kawasan industri untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal atau penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bekasi.

"Lippo Cikarang ada 1.200 lebih pabrik‎ dan ada 500.000 tenaga kerja setiap hari bekerja di kawasan Lippo Cikarang. ‎Salah satu produk adalah memproduksi 10 juta motor per tahun dan memproduksi mobil sekitar 1 juta per tahun," ujar Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk, Simon Subiyanto, Selasa (23/7/2019).

Dengan kondisi seperti itu, pasti membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Mengingat, sekitar 5.000 perusahaan/pabrik se-Kabupaten Bekasi, sekitar 1.200 di antaranya berada di Kawasan Lippo Cikarang.

‎Sebagai pengembang di kawasan industri, Lippo mendukung aturan yang dibuat pemerintah daerah sebagai program kerja menuju Bekasi Baru, Bekasi Bersih dan berdampak bagi perekonomian di kawasan ‎Lippo Cikarang.

"Terima kasih kepada Bupati Bekasi yang diwakili Pak Sekda Bekasi, telah melakukan sosialisasi Perturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perluasan Kesempatan Kerja. Lippo Cikarang sangat mendukung program ini. Bupati melalui Pak Sekda sudah berbicara Bekasi yang baru dan bersih. Ada 500.000 tenaga kerja yang bekerja di kawasan Lippo Cikarang, saya rasa ini sumbangsih kami, kolaborasi kami dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi," tutur Simon.

Berdasarkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017-2022, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi fokus terhadap lima hal yakni pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik dan ketenagakerjaan.

"Ada lima hal yang menjadi fokus pembangunan yang beliau (Bupati Bekasi) akselarasi, sesuai dengan visi Kabupaten Bekasi, yaitu kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pelayanan‎ publik dan ketenagakerjaan," sambung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju.

Terkait dengan ketenagakerjaan, Pemkab Bekasi ingin memperluas kesempatan kerja bagi warganya. Saat ini, terdata ada sekitar 3,6 juta jiwa penduduk Kabupaten Bekasi. "Kita memberikan kesempatan kerja kepada penduduk setempat," ujar Uju.

Uju  mengatakan, peluang kerja di Kabupaten Bekasi, lebih banyak di sektor otomotif sehingga Pemkab Bekasi berupaya menyiapkan tenaga kerja yang profesional (siap kerja).

"Bupati ingin menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Bekasi, menjadi PR (pekerjaan rumah) kita bersama. Ada sekitar 300.000 tenaga kerja yang belum terserap di Kabupaten Bekasi," tutur Uju.

Bahkan, kata Uju, dari 1,4 juta tenaga kerja yang telah terserap tahun ini, kebanyakan tenaga kerja tersebut berasal dari luar Kabupaten Bekasi. "Bupati berharap ada partisipasi pelaku usaha, untuk menekan tingkat pengganguran di Kabupaten Bekasi," pungkas Uju.



Sumber: Suara Pembaruan