Termohon Tolak Dalil Gugatan Ganti Rugi 4 Pengamen Cipulir

Termohon Tolak Dalil Gugatan Ganti Rugi 4 Pengamen Cipulir
Ilustrasi pengadilan ( Foto: Istimewa )
Bayu Marhaenjati / JAS Selasa, 23 Juli 2019 | 22:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menggelar sidang gugatan praperadilan ganti rugi empat pengamen Cipulir korban salah tangkap dengan agenda tanggapan dari termohon, Selasa (23/7/2019).

Termohon I Polda Metro Jaya, termohon II Kejaksaan Tinggi DKi Jakarta dan turut termohon yakni Kementerian Keuangan dalam tanggapannya menolak dalil gugatan yang diajukan para pengamen selaku pemohon.

Bidang Hukum Polda Metro Jaya yang diwakili AKP Budi Novianto mengatakan, semua dalil yang dijadikan alasan pemohon untuk mengajukan praperadilan adalah tidak benar dan keliru.

"Kami menyatakan menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," ujar Budi, Selasa (23/7/2019).

Budi mengatakan, pihaknya memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan tindakan penyidikan termohon I yang dilakukan kepada para pengamen adalah sah dan berdasarkan undang-undang. Penanganan kasus pembunuhan seorang laki-laki bernama Diky Maulana di Kolong Jembatan Cipulir, Jakarta Selatan, sudah sesuai prosedur melalui proses penyelidikan dan penyidikan.

Menurut Budi, penyidik melakukan kegiatan mengumpulkan barang bukti, menangkap pelaku, memeriksa keterangan saksi, ahli, dan tersangka sesuai undang-undang. Termasuk, melakukan penahanan terhadap tersangka.

Setelah merampungkan pemberkasan, penyidik mengirimnya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian, berkas itu diteliti dan dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa.

Selanjutnya, penyidik melakukan pelimpahan tahap dua tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. "Dengan demikian tanggung jawab berkas perkara, tersangka dan barang bukti telah beralih dari penyidik kepada penuntut umum," ungkap Budi.

Budi menambahkan, kepolisian juga meminta majelis hakim menolak untuk membayar ganti rugi materil kepada para pemohon sebesar Rp 662.400.000 dan kerugian immaterial sebesar Rp 88.500.000. Dan, menolak merehabilitasi nama baik pemohon di media elektronik dan media cetak nasional.

"Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo," kata Budi.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan juga menolak gugatan pemohon dalam persidangan.

Merespons tanggapan termohon, kuasa hukum empat pengamen Cipulir, Oky Wiratama mengatakan, penolakan gugatan merupakan hal biasa dalam persidangan.

"Itu hal yang biasa dalam persidangan. Kalau untuk ganti kerugian kami berdasarkan PP 92 tahun 2015. Kalau untuk ganti kerugian definisinya ada dalam Pasal 1, hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum," jelas Oky.

Menurut Oky, pihak termohon dalam tanggapannya menjelaskan kalau sudah menjalankan kegiatan proses hukum sesuai prosedur administrasi dan lainnya.

"Yang kami permasalahkan bukan administrasi tetapi hal yang substansi. Orangnya. Berdasarkan PP ganti kerugian kan karena keliru mengenai orangnya bukan keliru karena prosedur administrasi. Apakah kita mau fokus ke administrasi atau substansinya," katanya.

Oky menegaskan, pemohon meminta ganti rugi berdasarkan salinan dari Mahkamah Agung. Pihaknya akan memperkuat dalil pemohon melalui bukti-bukti yang akan dihadirkan dalam sidang selanjutnya.

"Kami minta ganti rugi berdasarkan salinan MA yang kami terima, 25 Maret 2019. Silakan mereka ngomong begitu, namun pembuktiannya besok. Kami akan hadirkan buktinya. Inilah yang kita tuntut. Kalau mereka katakan demikian itu hak, biar bukti yang bicara," tandasnya.

Diketahui, empat pengamen jalanan bernama Fikri (17), Fatahillah (12), Ucok (12), dan Pau (16) yang merupakan korban salah tangkap kasus pembunuhan di Cipulir, mengajukan gugatan praperadilan menuntut ganti rugi materil dan immateril, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan praperadilan itu tercatat dengan nomor register perkara 76/pid.pra/2019/PN. Jak.sel.

Kasus ini bermula ketika penyidik Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap Fikri, Fatahillah, Ucok, dan Pau, lantaran dituding melakukan pembunuhan terhadap Dicky Maulana, di bawah jembatan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 30 Juni 2013 lalu. Motifnya, adalah berebut lapak mengamen.

Sejurus kemudian, mereka diproses hukum hingga dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dijebloskan ke dalam Lapas Anak Tangerang.

Namun, belakangan terbukti di persidangan bahwa korban yang tewas bukan pengamen, dan mereka bukan pelaku pembunuhan terhadap korban.

Setelah melalui persidangan berliku dan diwarnai salah putus, mereka kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 131/PK/Pid.Sus/2016. Total, mereka sudah mendekam di penjara selama 3 tahun atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan.



Sumber: Suara Pembaruan