Dirlantas Polda Metro Jaya Benarkan Pengguna Mobil Beralih ke Motor

Dirlantas Polda Metro Jaya Benarkan Pengguna Mobil Beralih ke Motor
Polisi lalu lintas wanita melakukan sosialisasi jalur kiri untuk sepeda motor di kawasan Bunderan HI, Jakarta, Rabu 31 Januari 2018. Polisi menggelar sosialisasi jalur motor di Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin. Para personel polisi akan meminta pengendara motor untuk berada di lajur kiri. (Foto: BeritaSatu Photo / Joanito De Saojoao)
Lenny Tristia Tambun / FER Jumat, 2 Agustus 2019 | 15:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Yusuf membenarkan penerapan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor roda empat dengan sistem ganjil genap tidak membuat para pengguna kendaraan roda empat atau mobil pribadi berpindah ke transportasi publik. Justru mereka lebih banyak pindah menggunakan sepeda motor.

Kondisi ini dinilai bertolak belakan dengan salah satu tujuan penerapam sistem ganjil genap di Ibu Kota. Yakni adanya perpindahan dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.

"Yang terjadi, bukan malah ke transportasi umum, tetapi malah sepeda motornya yang banyak,” kata Yusuf dalam diskusi publik perluasan sistem ganjil genap di Gedung Dinas Teknis, Jatibaru, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).

Menurut Yusuf, kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan, maka penerapan kebijakan ini tidak akan efektif dalam mengurangi kemacetan, memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum dan mengurangi polusi udara.

"Permasalahan ini harus diselesaikan jika Pemprov DKI ingin memperluas sistem ganji genap. Juga harus mengkaji dampak perluasan sistem ganjil genap dan menyiapkan solusi kebijakan tersebut. Kalau pun harus diperluas, lokasinya dimana? Tanggapan yang lain apa? Kira-kira dampaknya apa? Terus solusinya seperti apa?" ungkap Yusuf.

Apapun keputusan Pemprov DKI dalam penerapan sistem ganjil genap ini, kata Yusuf, pihaknya pasti akan mendukungnya, dan siap melakukan penegakan hukum dengan menertibkan para pelanggar apabila kebijakan perluasan sistem ganjil genap akan diterapkan.

"Yang penting itu sudah merupakan suatu keputusan dan itu solusi dari permasalahan-permasalahannya, kita laksanakan, enggak ada masalah," tandas Yusuf.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Syafrin Liputo mengatakan, berdasarkan hasil penerapan sistem ganjil genap selama enam bulan terakhir ini menunjukkan komposisi sepeda motor di kawasan penerapan sistem ganjil genap sangat tinggi. Yakni mencapai 72 persen.

Padahal, penerapan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor melalui sistem ganjil genap diharapkan dapat mengalihkan para pengguna kendaraan pribadi ke transportasi publik. Tetapi ternyata malah mereka memilih pindah ke sepeda motor.

Selain menimbulkan kemacetan lalu lintas, banyaknya sepeda motor tersebut berimbas pada meningkatnya polusi udara dari kendaraan bermotor. Bila sebelumnya, sumber pencemaran udara ada pada kendaraan bermotor mencapai 70 persen, sekarang meningkat menjadi 75 persen.

"Kondisi ini yang menjadi alasan Pemprov DKI mengkaji perluasan sistem ganjil genap,” kata Syafrin Liputo.



Sumber: BeritaSatu.com