Pemkot Depok Atur Motor demi Ketertiban

Pemkot Depok Atur Motor demi Ketertiban
Motor melintas di Jalan Margonda, Depok. ( Foto: Suara Pembaruan / Bhakti Hariani )
Bhakti Hariani / FMB Sabtu, 10 Agustus 2019 | 10:12 WIB

Depok, Beritasatu.com - Sejumlah cara dilakukan Pemerintah Kota Depok untuk menertibkan sepeda motor. Jalur khusus sepeda motor juga telah diterapkan Pemkot Depok sejak lebih kurang dua tahun lalu.

Jalur khusus sepeda motor ini dimulai di Jalan Margonda Raya, dekat fly over atau jalan lingkar Universitas Indonesia tepatnya di depan kampus Bina Sarana Informatika (BSI). Jalur tersebut membelah dua bagian jalan. Sebelah kanan khusus untuk mobil atau disebut jalur cepat dan untuk motor di sebelah kiri atau jalur lambat. Jalur ini dipisahkan oleh separator dan dilengkapi rambu lalu lintas. Kebijakan ini telah digulirkan sejak 2018.

Rambu yang dipasang adalah rambu pemisah jalur, di mana jalur di sebelah kiri adalah jalur lambat yang dikhususkan bagi kendaraan roda dua dan angkutan umum. Sedangkan di sebelah kanan adalah jalur cepat bagi kendaraan roda empat.

Terdapat separator yang memisahkan jalur tersebut. Separator membentang dari Jalan Raya Margonda hingga Jalan Juanda sepanjang 1,6 kilometer dengan lebar jalan yang dibatasi separator selebar 70 centimeter dan mampu menampung dua kendaraan di sisi sebelah kiri.

Satlantas Polresta Depok hingga saat ini juga kerap kali melakukan razia kepada sepeda motor yang masuk di jalur cepat. Terutama pada sore hari, di mana arus kendaraan menjadi lebih padat.

Penertiban sepeda motor juga dilakukan Pemkot Depok dengan berencana menertibkan ojek online yang kerap ngetem di bahu jalan. Dinas Perhubungan Kota Depok bekerja sama dengan sejumlah pusat perbelanjaan yang tersebar di sepanjang Jalan Margonda Raya akan menyediakan shelter khusus untuk ojek online di dalam masing-masing mal yang ada di sepanjang Jalan Margonda Raya.

"Yang sudah hampir rampung dan fix segera diterapkan adalah di Plaza Depok. Kami sudah berbicara dengan pihak manajemen Plaza Depok dan juga para aplikator ojek online, baik Gojek ataupun Grab," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana kepada SP, Sabtu (10/8/2019) di Depok, Jawa Barat.

Dikatakan Dadang, nantinya, ojek online dapat langsung mengangkut penumpang di lokasi mal tersebut karena telah tersedia shelter yang telah disiapkan. Nantinya Dadang juga meminta pihak operator aplikasi untuk menentukan satu titik sinyal agar memudahkan para penumpang yang akan naik dari Plaza Depok.

Saat ini di Kota Depok terdapat 35.000 orang pengemudi ojek online. Terdiri dari 25.000 orang pengemudi Gojek dan 10.000 orang pengemudi Grab. "Ini nambah lagi 800 orang belum lama ini karena ada pembukaan baru lagi katanya. Jadi totalnya 35.800 orang pengemudi ojek online. Semuanya merupakan warga Depok. Memang data detailnya by name by address kami tidak ada tapi dari yang disampaikan pihak aplikator ya memang warga Depok semuanya," papar Dadang.

Tidak hanya Plaza Depok sejumlah mal lainnya secara bertahap akan dijajaki untuk menyediakan shelter khusus ojek online. Ini bertujuan agar para ojek online tidak memenuhi bahu jalan sehingga akan menimbulkan kemacetan serta mempersempit ruas jalan yang ada.

"Segera menyusul ITC Depok dan juga Depok Mall akan menyediakan karena kami sudah penjajakan. Mall mall lainnya juga akan kami jajaki dan kami nantikan niat positifnya untuk membantu menjaga ketertiban di ruas jalan protokol Depok ini," tutur Dadang.

Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Depok juga memiliki inovasi lain untuk menekan penggunaan sepeda motor dan juga mobil. Inovasi ini tergabung dalam rangkaian kebijakan lalu lintas yang diberi nama Joyful Traffic Management (JoTRam) bersamaan dengan pesan-pesan lalu lintas yang berisikan suara wali kota Depok di traffic light Ramanda yang direncakan akan dipasang pada akhir Agustus ini.

Inovasi tersebut adalah Margonda Commuter. Margonda Commuter adalah bus ukuran sedang yang nantinya melayani warga Depok yang ingin berkunjung ke sejumlah pusat perbelanjaan yang tersebar di Depok. Para pemilik kendaraan dapat memarkir kendaraan roda empat atau roda dua mereka di gedung parkir yang berlokasi di wilayah Balai Kota Depok.

Gedung parkir ini memiliki kapasitas besar hingga tujuh lantai. Setelah memarkirkan kendaraan maka warga bisa beralih naik bus Margonda Commuter yang tersedia di Balai Kota Depok. Bus ini hanya melayani rute-rute ke sejumlah pusat perbelanjaan saja. Berputar-putar hanya di sekitar Jalan Margonda Raya saja untuk melayani pengangkutan penumpang yang ingin berkunjung ke pusat perbelanjaan. Adanya Margonda Commuter ini dapat mengurangi jumlah kendaraan yang melintas di Jalan Margonda Raya dengan demikian dapat mengurangi kemacetan.

"Parkir kendaraan Anda di gedung parkir Balai Kotanya gratis. Tidak kami pungut biaya sama sekali. Nanti naik busnya bayar. Tapi tidak mahal. Tarifnya sekitar Rp3.500. Sejauh ini kami sudah penjajakan dengan perusahaan otobus PPD. Mereka sudah oke. Sampai saat ini masih terus kami matangkan," papar Dadang.

Bus Margonda Commuter ini hanya akan beroperasi pada akhir pekan atau pada hari Sabtu-Minggu saja, di mana beban Jalan Margonda saat akhir pekan sangat padat dengan v/c ratio (rasio kepadatan) 0,8 hingga 0,9. Sehingga harus dipikirkan cara untuk mengurangi beban Jalan Margonda Raya ini.

"Dahulu v/c ratio nya masih 0,6-0,7. Sekarang sudah hampir satu. Kalau kami tidak do something, ya, gawat. Margonda itu memang harus do something daripada do nothing," kata Dadang.

Penjelasan v/c ratio sendiri adalah jumlah kendaraan pada satu segmen jalan dalam satu waktu dibandingkan dengan kapasitas jalan raya tersebut, nilai v/c ratio ditentukan dalam desimal misal 0,8 atau 1,2 jika nilai v/c ratio kurang dari 1 berarti jalan tersebut lalu lintasnya lancar. Jika sama dengan 1 berarti lalu lintas pada jalan tersebut sesuai dengan kapasitasnya, dan jika lebih dari 1 berarti lalu lintasnya padat atau macet.

Dadang belum dapat memastikan kapan Margonda Commuter ini akan resmi di-launching. Namun dia berharap dapat terwujud secepatnya.

"Ini imbauan dan harapan kami untuk dapat setidaknya kita semua sebagai warga Depok berperan serta untuk dapat mengatasi kemacetan yang ada di kota ini terutama pada akhir pekan di Jalan Margonda Raya. Kami semua ikhtiar untuk menciptakan solusi agar Depok terbebas dari masalah kemacetan," tutur Dadang.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, membatasi mobilitas sepeda motor bukan melanggar hak asasi manusia, akan tetapi dengan populasinya yang besar dan banyak dampak negatif yang ditimbulkannya memang harus dibatasi. Asalkan tersedia layanan transportasi umum dapat melayani seluruh wilayah pemukiman di Depok.



Sumber: BeritaSatu.com