MTI: Pembatasan Sepeda Motor Tidak Melanggar HAM

MTI: Pembatasan Sepeda Motor Tidak Melanggar HAM
Petugas Kepolisian merazia pengendara sepeda motor yang nekat melintasi Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang di kawasan Karet, Jakarta Pusat, Selasa (28/1). Puluhan pengendara sepeda motor yang melanggar autran berlalu lintas itu terjaring dalam razia untuk menekan tingkat pelanggaran dan kecelakaan. ( Foto: Antara/Reno Esnir )
Mikael Niman / FMB Sabtu, 10 Agustus 2019 | 10:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengatakan persoalan polusi, kemacetan lalu lintas, penghematan bahan bakar minyak (BBM), penurunan angka kecelakaan, tak hanya dilakukan di wilayah Jakarta saja, tetapi juga dilakukan bersamaan dengan wilayah penyangga, Bodetabek.

"‎Mengatasi permasalahan polusi, kemacetan, hemat BBM, angka kecelakaan tidak hanya di Jakarta saja tapi juga dilakukan di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi," ujar Djoko Setijowarno, Sabtu (10/8/2019).

Dia mengatakan, terlebih lagi Pemprov DKI harus berani mengurangi mobilitas sepeda motor. "Populasi terbesar kendaraan bermotor adalah sepeda motor 75 persen, mobil 23 persen dan hanya 2 persen angkutan umum‎," sambungnya.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini menambahkan, Jakarta sudah kehilangan momentum menata transportasi di wilayahnya. ‎ Saat penyelenggaraan Asian Games tahun 2018 lalu, merupakan momentum yang tepat tetapi ditinggalkan begitu saja. Padahal, hasilnya cukup bagus dan sangat dirasakan manfaatnya oleh warga. Beijing berhasil menata sistem transportasi usai perhelatan Oliampiade 2008.

"Sekarang ini, penerapan ganjil-genap bagi kendaraan roda empat di Jakarta merupakan kebijakan separuh hati, kebijakan kompromi," tuturnya‎.

‎Berdasarkan data terakhir Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), total jumlah perjalanan orang di Jabodetabek sebesar 47,5 juta perjalanan orang/hari. Jumlah perjalanan tersebut terdiri atas pergerakan dalam Kota Jakarta sebanyak 23,42 juta orang/hari (49,3 persen), pergerakan komuter 4,06 juta orang/hari (8,6 persen) dan pergerakan lainnya (melintas Jakarta dan internal wilayah Bodetabek) 20,02 juta orang/hari (42,1 persen).

Dari pergerakan komuter sebanyak 4,06 juta orang/hari, sebesar 1,58 juta perjalanan orang/hari (38,9 persen) dari arah Timur, 1,19 juta perjalanan orang/hari (29,3 persen) dari arah Barat dan 1,29 juta perjalanan orang/hari (31,8 persen) dari arah Selatan.

Djoko melanjutkan, melalui Instruksi Gubernur DKI Nomor 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, ada enam hal penting yang akan dilakukan yakni membatasi usia kendaraan umum yang tidak laik operasi maksimal 10 tahun; perluasan ganjil-genap sepanjang musim kemarau dan peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum; memperketat uji emisi dan membatasi masa pakai kendaraan pribadi maksimal 10 tahun; mendorong pemakaian transportasi umum serta mempercepat pembangunan trotoar dan fasilitas pejalan kaki lainnya; memperketat pengendalian terhadap sumber penghasil polutan tidak bergerak; dan terakhir mulai merintis penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi bahan bakar fosil.

Pembatasan Sepeda Motor
Dia mengatakan, berdasarkan Ingub DKI tersebut, pembatasan operasional sepeda motor tidak prioritas dilakukan Pemprov DKI.

‎"Padahal, populasi sepeda motor sangat besar dan selama ini menjadi masalah di Jakarta," ucapnya.

Pertumbuhan sepeda motor di Jakarta (2010-2015), rata-rata 9,7-11 persen per tahun. Lebih tinggi dibandingkan pertambahan mobil yang rata-rata 7,9-8,8 persen per tahun.

Bahkan, kecelakaan lalu lintas didominasi pengendara sepeda motor (74 persen) dan korbannya mayoritas (53 persen) merupakan pemlik SIM C (data Korlantas Polri 2016). "Bisa jadi lebih besar saat ini, karena kenaikan populasi sepeda motor lebih tinggi," katanya.

DKI pernah melakukan pembatasan sepeda motor berdasarkan ‎Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Dalam perjalanannya, kemudian terbit Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015, kawasan pembatasan lalu lintas di Jalan MH Thamrin, segmen Bundaran HI hingga Bundaran Air Mancur Monas dan Jalan Medan merdeka Barat, pemberlakukan mulai pukul 06.00-23.00 WIB.

Namun sayangnya kebijakan ini tidak diberlakukan lagi dengan adanya gugatan warga ke Mahkamah Agung dan dikabulkan dengan alasan melanggar Hak Asasi Manusia.

"Membiarkan mobilitas sepeda motor yang jelas berkontribusi peningkatan angka kecelakaan, ketidaktertiban berlalu lintas, polusi udara, kemacetan, tetapi tidak dianggap melanggar hak asasi manusia?" katanya.

Menurutnya, membatasi mobilitas sepeda motor bukan melanggar hak asasi manusia. "Dengan populasinya yang besar dan banyak dampak negatif yang ditimbulkannya, sepeda motor memang harus dibatasi dan disediakan layanan transportasi umum dapat melayani seluruh wilayah pemukiman di Jabodetabek," imbuhnya.



Sumber: Suara Pembaruan