Kejagung: Proses Lelang ERP Harus Diulang

Kejagung: Proses Lelang ERP Harus Diulang
Ilustrasi "electronic road pricing" (ERP). ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito de Saojoao )
Lenny Tristia Tambun / FMB Rabu, 14 Agustus 2019 | 20:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengeluarkan pendapat hukumnya tentang proses lelang jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) dan sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pada pertengahan Juli 2019.

Pendapat hukum Kejagung adalah proses lelang ERP yang sudah berjalan harus diulang kembali karena ada beberapa prinsip terkait peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan proses lelang ERP yang sedang berjalan tersebut.

Ketika ditanya prinsip yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti apa, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mukri enggan memberikan penjelasan. Ia menegaskan tidak bisa menjelaskan alasannya ke publik.

“Yang pasti, ada prinsip yang memang harus diulang, menjadi alasan. Intinya, ada hal-hal yang sangat prinsip terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan,” kata Mukri saat dihubungi, Rabu (14/8/2019).

Namun, lanjut Mukri, pendapat hukum terkait proses lelang ERP tersebut tidak bersifat mengikat. Artinya, Kejagung menyerahkan semua keputusan kepada Pemprov DKI.

“Kan Pemprov DKI meminta pendapat hukum sama kita dan kita sudah berpendapat seperti itu. Pendapat hukum itu tidak mengikat. Artinya keputusannya berada di tangan Pemprov DKI,” terang Mukri.

Seperti diberitakan, pada Januari lalu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta pendapat hukum kepada Kejagung terkait proses lelang ERP. Ia menilai, proses lelang ERP tidak dijalankan dengan disiplin. Hal itu bisa menyebabkan hasil lelang dituntut oleh peserta lelang.

"Kita tanyakan pada mereka (kejagung), apakah dalam proses kemarin ada hal-hal yang secara hukum menyimpang. Bila secara hukum menyimpang, kita harus koreksi. Jangan asal jadi, di kemudian hari menjadi masalah," kata Anies Baswedan.

Anies menyebut kelanjutan proses lelang ERP akan diputuskan setelah menerima pendapat hukum dari Kejagung. Adapun proses lelang ERP yang sebelumnya dijalankan Pemprov DKI merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik.



Sumber: BeritaSatu.com