Tahun Depan, Sepeda Motor Wajib di Lajur Khusus

Tahun Depan, Sepeda Motor Wajib di Lajur Khusus
Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di jalan Protokol di Jakarta, Jumat (9/8/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Asni Ovier / Vento Saudale / Lenny Tristia Tambun / Hotman Siregar / Robertus Wardi / AO Rabu, 14 Agustus 2019 | 23:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan kanalisasi bagi pengendara sepeda motor di jalur ganjil genap pada 2020. Lajur khusus sepeda motor diberlakukan tahun depan guna menertibkan pemotor juga mengantisipasi kecelakaan.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, setelah pemberlakuan sistem ganjil genap di beberapa ruas jalan Ibu Kota, laju rata-rata kecepatan kendaraan cukup tinggi. Sehingga, keberadaan sepeda motor di jalur yang bersamaan dengan kendaraan roda empat akan sangat berbahaya bila tidak ditertibkan.

“Laju sepeda motor rata-rata tidak teratur. Mereka berjalan zig-zag, dan cenderung melambung. Hal itu cukup membahayakan keselamatan pemotor dan juga pengendara lain, khususnya di jalur ganjil genap karena kecepatan rata-rata kendaraan di titik itu tinggi,” papar Syafrin saat berbincang-bincang dengan Beritasatu.com di Jakarta, Jumat (9/8).

Untuk itu, lanjut Syafrin, Pemprov DKI akan memasang marka di sebelah sisi kiri jalan yang membatasi lajur kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda empat atau lebih. Marka itu akan dipasang di ruas jalan protocol, terutama yang memberlakukan sistem ganjil genap.

“Sepeda motor wajib di jalur kiri (khusus motor), tidak boleh lagi mereka melambung ke kanan-kiri. Diharapkan pada 2020, semua koridor ganjil genap sudah dibuat kanalisasi jalur sepeda motor. Kami berharap jalur khusus sepeda motor ini ada di seluruh ruas jalan di Ibu Kota. Tetapi, kita bertahap dulu,” ujarnya.

Dalam penerapan jalur khusus sepeda motor, Dishub DKI berkaca pada kebijakan sebelumnya, yang dianggap belum efektif. Ke depan, Pemprov akan mengedepankan sosialisasi sebelum penerapan sistem jalur sepeda motor. Sesuai instruksi gubernur, kata Syafrin, Dishub DKI akan mengedepankan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Poin dari Pak Gubernur, tidak hanya penyediaan sarana dan prasarana. Sosialisasi dan edukasi yang ke depan perlu dipertebal sehingga, pemotor mulai teredukasi. Dengan demikian pemotor akan tertib juga mengurangi angka kecelakaan,” katanya.

Tilang
Pada kesempatan lain, Syafrin mengatakan, untuk tahap awal kebijakan kanalisasi sepeda motor akan diberlakukan di 25 ruas jalan yang terkena penerapan perluasan ganjil genap. “Semua sudah kami simulasikan. Jadi, memang kendala di motor itu mereka tidak tertib. Pada saat ditetapkan perluasan area ganjil genap, pasti kecepatan meningkat. Oleh sebab itu, kebijakannya pararel dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas sepeda motor berupa kanalisasi,” kata Syafrin.

Dia menegaskan, nantinya pengendara sepeda motor harus tertib di jalur tertentu dan tidak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Dishub menetapkan jalur kiri adalah jalur wajib sepeda motor. Bila mereka keluar dari jalur kiri, maka aparat kepolisian akan menilang.

“Mereka wajib menggunakan lajur paling kiri. Nanti, kami bersama-sama kepolisian, begitu melihat ada pelanggaran di luar kanalisasi, otomatis ditilang, karena sudah melanggar marka,” kata Syafrin Liputo.

Dengan adanya kebijakan kanalisasi sepeda motor, Syafrin Liputo mengharapkan, kecepatan sepeda motor tetap stabil. Tidak ada lagi sepeda motor yang melaju asal-asalan, sehingga membahayakan keselamatan pengendara sepeda motor itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Tidak hanya kanalisasi jalur sepeda motor di jalur protokol Ibu Kota, Dishub DKI juga akan menertibkan ojek online (ojol). Pasalnya, keberadaan ojek berbasis aplikasi itu kerap memakan badan jalan di titik keramaian sehingga dianggap berbahaya dan menyumbang kemacetan.

Syafrin melihat, di beberapa lokasi keramaian, seperti stasiun dan pusat perbelanjaan, pengemudi ojol terlihat berkerumun tidak teratur. Seharusnya, kata dia, para pengemudi itu bisa berada pada jarak sekitar 50 meter hingga 200 meter dari pusat keramaian.

Untuk itu, Dishub DKI Jakarta saat ini tengah memformulasikan sistem yang tepat dengan menggandeng perusahaan jasa angkutan berbasis aplikasi dengan penyedia parkir. Ke depan, akan dibuat area khusus penyangga (buffer zone) bagi pengemudi ojol. Area itu nantinya akan berjarak cukup jauh dengan pusat keramaian dan digunakan sebagai pangkalan ojol.

Transportasi Umum
Anggota Komisi V DPR Anton Sihombing mengatakan, kunci keberhasilan dalam membangun transportasi umum yang saling terkoneksi dan tarif yang terjangkau. Apabila tarif transportasi publik terlalu mahal, masyarakat pasti lebih memilih membeli sepeda motor dibandingkan naik angkutan umum.

“Kenapa jumlah pengguna motor membludak? Sederhana saja, mereka pasti menghitung biaya transportasi, di mana naik angkutan umum lebih mahal,” ujar Anton.

Dikatakan, masyarakat pasti akan berhitung soal ongkos transportasi di Jakarta maupun di kota lain. Sehingga, tarif menjadi kunci bagi pemerintah maupun perusahaan angkutan umum supaya orang tertarik pindah dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum.

Kondisi kemacetan Jakarta yang begitu parah, kata politisi Partai Golkar itu, membuat masyarakat lebih memilih naik sepeda motor. Pemerintah daerah dan pusat harus memiliki strategi perbaikan mobilitas perkotaan dengan cara membenahi infrastruktur transportasi.

Pembenahan yang perlu dilakukan, antara lain memperbaiki jalan, moda transportasi umum, serta efisiensi operasional dan pelayanan angkutan barang serta angkutan umum perkotaan. Anton setuju perlu ada pengaturan yang ketat bagi pengendara sepeda motor untuk menjaga keselamatan pengguna jalan.

Anggota Komisi V DPR lainnya, Mardani Ali Sera mengatakan, fokus utama pemerintah seharusnya membenahi transportasi umum. Tanpa perbaikan angkutan umum secara komprehensif, kebijakan pengaturan mobil maupun motor yang dilakukan tidak akan efektif.

“Basis utamanya adalah transportasi publik. Karena itu, upaya membuat jaringan transportasi publik yang nyaman dan aman harus menjadi prioritas. Aturan ganjil genap untuk mobil serta pengaturan sepeda motor adalah aturan antara, bukan tujuan utama,” kata Mardani.



Sumber: BeritaSatu.com