Anies Tugaskan Jakpro sebagai Penyelenggara Formula E

Anies Tugaskan Jakpro sebagai Penyelenggara Formula E
balap mobil Formula Electric yang digelar di Beijing, Tiongkok, 13 September 2014 ( Foto: Reuters )
Lenny Tristia Tambun / BW Jumat, 16 Agustus 2019 | 13:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menugaskan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai penyelenggara Formula E di Jakarta.

Dijelaskan, untuk pembiayaan awal berupa komitmen fee penyelenggaraan Formula E, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2019 dan 2020 sebesar Rp 1,3 triliun.

Namun, untuk biaya penyelenggaraannya, ia akan menugaskan PT Jakpro sebagai panitia penyelenggara ajang balap mobil listrik ini.

“Jadi di awal menggunakan modal dari APBD DKI untuk kerja samanya. Kemudian kita menugaskan BUMD. PT Jakpro yang ditugaskan. Sehingga bisa melakukan kontrak kerja sponsor dengan banyak pihak,” kata Anies Baswedan, Jumat (16/8/2019).

Nantinya, kontrak kerja sama yang akan dilakukan PT Jakpro melalui skema business to business (b to b). Ia meyakini dengan adanya skema kontra kerja sama seperti ini, dapat menutupi pembiayaan penyelenggaraan Formula E.

“Kontrak kerja itu sifatnya b to b. Dan di situ kenapa kita menggunakan badan usaha berbentuk PT seperti Jakpro. Sehingga itu bisa perjanjian b to b, kita akan dapat sponsor. Itu lah yang akan bisa menutup pembiayaan,” terang Anies Baswedan.

PT Jakpro, lanjut Anies Baswedan, akan membentuk komite sebagai panitia penyelenggara sendiri. Komite ini akan bekerja di bawah pengawasan PT Jakpro, bukan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI.

“PT Jakpro akan buat komite sendiri yang bertugas. Komite ini bukan di bawah Dispora DKI, tetapi di bawah Jakpro. Sehingga dia beraksi sebagai entitas badan usaha. Sehingga memudahkan untuk mengatur kontrak dan lain sebagainya,” ujar Anies Baswedan.

Dipastikan, dalam komite ini akan tergabung dalam berbagai unsur instansi seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Luar Negeri dan Pemprov DKI. Kerangka komite sama seperti saat Pemprov DKI menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

Menurutnya, pembayaran komitmen fee adalah hal yang wajar jika ingin menyelenggarakan event internasional. Hanya saja, selama ini tidak pernah diungkapkan ke publik. Seperti saat pelaksanaan Asian Games 2018 di Jakarta.

Namun, karena Pemprov DKI ingin semua proses berjalan transparan, maka mengungkapkan semua anggaran yang harus disediakan dari awal.

“Ini menjadi bagian dari public education. Sehingga kemudian hari kalau kita ada event internasional, enggak akan kaget-kaget lagi. Nanti kita mau bikin FIFA lebih kaget lagi tuh,” ungkap Anies Baswedan.



Sumber: BeritaSatu.com