Anies Sebut Anggaran 2020 Bertambah Sudah Sesuai RPJMD

Anies Sebut Anggaran 2020 Bertambah Sudah Sesuai RPJMD
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. ( Foto: Antara / Rosa Panggabean )
Lenny Tristia Tambun / JAS Jumat, 16 Agustus 2019 | 14:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Dikritik DPRD DKI mengenai penambahan anggaran daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon (KUA-PPAS) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020 sebesar Rp 6,9 triliun dari nilai Penetapan APBD DKI 2019 sebesar Rp 89,08 triliun, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan penambahan anggaran tersebut sudah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022.

“Ini penting. Sekali-sekali buka RPJMD. Karena proyeksi anggaran kita itu bukan ditentukan sekarang saya mau tahun depan berapa, tidak. Sesungguhnya sudah diatur di RPJMD. Proyeksi tahun 2018 berapa, tahun 2020 berapa dan 2021 berapa,” kata Anies Baswedan, Jumat (16/8/2019).

Anies menegaskan, seluruh progam pembangunan Kota Jakarta dan peningkatan kesejahteraan warga mengikuti RPJMD DKI yang sudah dituangkan dalam bentuk peraturan daerah (perda). Bukan mengikuti selera pribadinya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Karena itu, kami bekerja mengikuti RPJMD. Jadi bukan selera tahun ini mau dinaikin berapa, bukan. Itulah pemerintah, bekerja mengikuti RPJMD. Jadi target itu mencerminkan target pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan tahun 2019. Untuk melakukan pembangunan itu, diperlukan anggaran sebesar itu. Begitu kira-kira perhitungannya,” terang Anies Baswedan.

Seperti diberitakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI mengusulkan kenaikan nilai APBD DKI 2020 sebesar Rp 6,9 triliun dari penetapan APBD 2019 sebesar Rp 89,08 triliun menjadi Rp 95,99 triliun di rancangan APBD 2020.

Setidaknya, ada sembilan program prioritas yang diusulkan sehingga mengakibatkan kenaikan anggaran cukup besar di tahun depan. Untuk sembilan program prioritas itu saja, dialokasikan anggaran RP 46,84 triliun.

Sembilan program prioritas adalah program satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berada di bawah pengawasan lima komisi DPRD DKI.

Rinciannya, di Komisi A bidang pemerintahan sebesar Rp 5,52 triliun, Komisi B bidang perekonomian Rp 4,11 triliun, Komisi C bidang keuangan sebesar Rp 699 miliar, Komisi D bidang pembangunan sebesar Rp 17,79 triliun, dan Komisi E bidang kesejahteraan rakyat sebesar Rp 18,70 triliun.

Kegiatan di masing-masing komisi itu seperti rehab total gedung sekolah, penatalaksanaan jaminan kesehatan, dan pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau taman.

Selanjutnya, untuk pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau hutan kota, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik non-PNS di sekolah negeri, pengadaan lahan Dinas Bina Marga, pengadaan lahan Dinas Sumber Daya Air, pembangunan jalan dan trotoar beserta kelengkapannya, dan pengadaan lahan untuk pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) fase II.



Sumber: BeritaSatu.com