Menangkan Gugatan di MA, PSI Harap Anies Tak Lagi Menutup Jalan untuk Aktivitas Berdagang

Menangkan Gugatan di MA, PSI Harap Anies Tak Lagi Menutup Jalan untuk Aktivitas Berdagang
Ilustrasi kemacetan di sekitar Pasar Tanah Abang. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / WM Jumat, 16 Agustus 2019 | 21:43 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terpilih dari Partai Solidaritas Indonesia, William Aditya Sarana bersama Zico Leonard berhasil memenangkan gugatan di Mahkamah Agung (MA) atas Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Salah satu isi perda tersebut mengatur kewenangan gubernur untuk menetapkan jalan dan trotoar sebagai lokasi usaha pedagang kaki lima.

“Ini merupakan langkah yang baik agar tidak terjadi lagi penyelewengan fasilitas umum yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di kemudian hari,” kata William, di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Seperti yang diketahui, awal tahun 2018, Gubernur Anies Baswedan telah memanfaatkan Perda tersebut untuk menutup ruas jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang. Akibatnya, timbul protes dari warga atas ditutupnya akses lalu lintas tersebut.

“Kebijakan penutupan jalan untuk PKL berdagang itu jelas sangat kontraproduktif karena telah mengorbankan kepentingan yang lebih besar, yakni pejalan kaki dan kendaraan umum. Sudah pasti jalanan dan trotar di DKI Jakarta akan semakin kacau dan hancur,” jelas William.

Anggota termuda DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 ini memandang perda ini telah bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Pada Pasal 127 ayat (1) sudah dijelaskan bahwa jalan umum bisa ditutup itu hanya dengan alasan kegiataan keagamaan, kenegaraan, olahraga dan budaya. Tidak ada poin yang menyebutkan penutupan jalan diperbolehkan untuk kegiatan berdagang atau usaha lainnya,” tegas William.

William berharap, ke depan Pemprov DKI Jakarta dapat benar-benar berpihak pada masyarakat kecil dan mengembalikan fasilitas umum pada fungsi yang semestinya. Menurut dia, yang berjualan di trotoar Jatibaru Raya itu sebenarnya banyak yang berasal dari pedagang besar yang punya ruko di dalam. Sementara, di sisi lain, masyarakat kecil seperti sopir angkot dan pejalan kaki sangat dirugikan dan direnggut haknya karena kebijakan tersebut.

“Sekarang, kita mulai kembalikan segala fungsi fasilitas umum untuk masyarakat luas dan tidak lagi dikapitalisasi oleh sekelompok orang sesuai dengan peraturan yang ada. Pemprov DKI harus berikan contoh yang baik dan berlaku adil bagi masyarakat,” kata William.



Sumber: BeritaSatu.com