Instruksi Gubernur DKI Tidak Efektif Tekan Polusi

Instruksi Gubernur DKI Tidak Efektif Tekan Polusi
Ilustrasi polusi udara di Jakarta. ( Foto: ANTARA FOTO / Muhammad Adimaja )
Erwin C Sihombing / YUD Senin, 19 Agustus 2019 | 19:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -  Instruksi Gubernur (Ingub) No. 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara yang diterbitkan Gubernur Anies Baswedan awal Agustus 2019 ini tidak efektif menekan polusi Jakarta. Kenyataan itu dapat dilihat dari kualitas udara Jakarta yang hingga kini belum beranjak dari level tidak sehat.

"Selama sumber-sumber polusi belum ditekan maka Jakarta akan terus terpapar polusi," kata Direktur Walhi DKI Tubagus Soleh Ahmadi, di Jakarta, Senin (19/8/2019)).

Bagus meyakini kualitas udara Ibu Kota tidak akan membaik selama Pemprov DKI bekerja lamban dan tidak melakukan pembenahan secara masif. Ingub No.66 tahun 2019 dari Gubernur Anies tidak bisa menekan polusi dalam jangka pendek, terlebih poin-poin di dalamnya tidak bisa dieksekusi secara simultan.

Dia menilai lambannya penanganan kualitas udara di Jakarta juga dapat dilihat dari belum adanya koordinasi dengan kota-kota penyangga untuk duduk bersama mengatasi polusi yang terus mengancam warga.

"Upaya memang harus masif, itulah kenapa penyusunan rencana aksi menjadi penting. Kalau untuk jangka pendek ini, polusi memang tidak bisa diatasi dengan cepat, terlebih lagi pemerintah pusat, Banten, dan Jabar belum melakukan apa-apa," ungkap Bagus.

Dikatakan, pemerintah pusat harus mengambil inisiatif untuk menekan polusi di Jakarta. Setidaknya merevisi PP 41/1999, agar ketentuan mengenai baku mutu emisi tidak begitu longgar.

Selain itu, pemerintah pusat dapat menginstruksikan pemda-pemda terkait termasuk Jakarta untuk menekan sumber-sumber emisi, baik dari sisi industri maupun transportasi.

Bagus melanjutkan, pengelolaan polisi dari sektor transportasi, tidak cukup dengan mengedepankan pembatasan kendaraan ganjil-genap mengingat volume kendaraan sudah terlalu tinggi. Maka dibutuhkan kebijakan progresif untuk membatasi kendaraan termasuk alih tekonologi.

"Pemprov bilang terdapat banyak industri yang akan diperiksa. Laporannya mana, berapa total emisi yang mereka hasilkan," tuturnya.

Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI mengungkapkan sumber polusi terbesar di Jakarta berasal dari transportasi darat (75 persen), pembangkit listrik dan pemanas (9 persen), pembakaran industri (8 persen), serta pembakaran domestik (8 persen).

Namun demikian, Fraksi Golkar DKI menilai sumber-sumber pencemar tersebut belum valid. Terlebih indeks kualitas udara di Jakarta sudah berada di angka 134 dengan kandungan polusi PM 2,5 sebesar 49.2 mikkrogram/m3.

"Fraksi Partai Golkar mengharapkan Dinas Lingkungan Hidup memberi data yang valid penyebab kualitas udara dan air menjadi tercemar," ujar politisi Golkar DKI Tandanan Daulay. 



Sumber: Suara Pembaruan