Wacana Bekasi dan Depok Gabung Jakarta Dinilai Tidak Mudah

Wacana Bekasi dan Depok Gabung Jakarta Dinilai Tidak Mudah
Akmal Malik ( Foto: Istimewa )
Carlos KY Paath / JAS Kamis, 22 Agustus 2019 | 11:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Wacana pembentukan daerah otonom baru (DOB) dinilai suatu kewajaran. Misalnya pemekaran beberapa wilayah di Jawa Barat (Jabar) seperti Bogor, Depok, dan Bekasi. Tak hanya itu, ada keinginan agar Bekasi dan Depok bergabung ke DKI Jakarta daripada menjadi provinsi baru.

Akan tetapi, menurut Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, konsekuensi dari DOB, khususnya penggabungan Bekasi dan Depok ke Jakarta tidak mudah. Apalagi, jika dua kota itu berubah statusnya menjadi wilayah administratif.

Enggak mudah. Banyak sekali imbasnya. Misal, apa Bekasi mau berubah jadi wilayah administratif yang tanpa DPRD? Lalu, apa mau kepala daerahnya dari PNS (pegawati negeri sipil)? Jakarta ini daerah yang melaksanakan administrasi, asimetris, dan khusus. Sedangkan daerah lain otonom,” kata Akmal.

Di sisi lain, Akmal menegaskan, pemerintah masih melakukan moratorium DOB. Akmal juga mengungkap, regulasi teknis mengenai penataan daerah mulai dari pemekaran dan penggabungan tidak tersedia.

Akmal mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) sepatutnya fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat masing-masing. “Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah daripada harus restrukturisasi daerah,” ujar Akmal.

Akmal pun menyebut, “Mau dimekarkan atau tidak tujuannya sama agar masyarakat sejahtera. Selain itu, pelayanan publiknya optimal. Kalau dimekarkan lalu kemudian tidak mencapai itu semua, ya tidak ada gunanya.”

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga telah memberi penegasan terkait moratorium DOB. Karenanya, menurut Tjahjo, usulan pembentukan Provinsi Bogor Raya belum akan ditindaklanjuti. “(Pembentukan Bogor Raya) Wacana. Jangan bikin dulu,” kata Tjahjo.

Tjahjo mengungkap, hingga saat ini telah ada sekitar 314 usulan DOB. “Dengan jumlah yang begitu besar, saya bertanggung jawab. Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden, termasuk Bapak Wapres (wakil presiden) sebagai Ketua Dewan Otonomi Daerah untuk ditunda dulu,” ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, pemerintah fokus terhadap pemerataan pembangunan di 514 kabupaten/ kota serta 34 provinsi. Demikian halnya harapan Tjahjo kepada para kepala daerah. “Sekarang dioptimalkan dulu. Infrastrukturnya, semua bidang kesejahteraan,” ucap Tjahjo.



Sumber: Suara Pembaruan