Gubernur DKI Klasifikasi Pelanggaran Kecil dan Besar, PSI: Retorika Anies Membela Warga DKI

Gubernur DKI Klasifikasi Pelanggaran Kecil dan Besar, PSI: Retorika Anies Membela Warga DKI
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memimpin Apel Pelaksanaa Penertiban Air Tanah dan Sumur Resapan di JIEP, Jakarta Timur, Senin 9 Juli 2018. ( Foto: Beritasatu Photo/Lenny Tristia Tambun )
Yustinus Paat / WM Jumat, 23 Agustus 2019 | 21:45 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengklasifikasi antara pelanggaran kecil (rakyat miskin) dan pelanggaran besar (orang kaya). PSI menilai, pernyataan Anies tersebut merupakan retorika yang bisa membela rakyat DKI Jakarta dan menyulutkan kebencian antara warga.

"Narasi pelanggaran besar dan pelanggaran kecil yang dilontarkan Gubernur DKI sangatlah berbahaya bagi demokrasi. Retorika ini membelah warga, dan dapat menyulut kebencian dan kecurigaan di antara warga Jakarta," ujar Juru Bicara PSI Bidang Hukum Rian Ernes, di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Rian menegaskan bahwa warga DKI Jakarta merupakan masyarakat yang majemuk termasuk dalam kelas sosial dan latar belakang. Menurut dia, pernyataan Anies bisa menyulut rasa saling benci antara warga DKI Jakarta.

"Menentangkan status hukum antara yang miskin dan kaya secara nyata dan vulgar seperti itu hanya akan merugikan warga DKI Jakarta yang memang sejatinya merupakan melting pot dari berbagai kelas dan latarbelakang," katanya

Sebelumnya, Anies berbicara soal pelanggaran rakyat kecil dan besar untuk PSI yang meminta penataan PKL di trotoar Tanah Abang. Menurut Anies, kalau ada pelanggaran yang diduga dilakukan rakyat kecil, orang akan ramai-ramai memviralkan, bahkan menuntut lewat jalur hukum.

Namun, jika ada pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pihak yang disebutnya 'raksasa', seperti penyedotan air tanah di Jalan Thamrin-Sudirman, tak ada yang menuntut.

"Sering kali pelanggaran pada yang kecil dan miskin ramai-ramai kita viralkan dan caci maki, tapi pelanggaran yang besar dan raksasa luput dari perhatian. Penyedotan air tanah di (Jalan) Thamrin dan Sudirman tidak ada yang potret, viral, dan tak ada yang nuntut di MA (Mahkamah Agung)," ucap Anies kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8).

PSI, kata Rian, memiliki komitmen meningkatkan kesejahteraan PKL. Namun, lanjut dia, hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang legal dan dipastikan tidak merugikan orang kecil lainnya dan publik secara umum.

"Semakin aneh pula ketika Pak Anies melontarkan narasi soal pelanggaran penggunaan air yang sepenuhnya merupakan kewenangan Gubernur DKI. Siapapun yang melanggar hukum harus ditindak. Gubernur DKI punya kewenangan penuh. Tidak perlu dengan kata-kata. Tapi tindak nyata. Berhentilah beroterika, Pak Anies. Anda Gubernur bukan pujangga. Rakyat butuh kerja bukan makan kata-kata," pungkas Rian.



Sumber: BeritaSatu.com