Mal Pelayanan Publik Wujudkan Reformasi Birokrasi Antikorupsi

Mal Pelayanan Publik Wujudkan Reformasi Birokrasi Antikorupsi
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin (kiri) dan Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan bawah) menjadi saksi pernikahan warga disaksikan oleh Pendiri dan Chairman Lippo Group Mochtar Riady (kanan atas) saat peresmian layanan Mal Pelayanan Publik Lippo Plaza Bogor di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin 26 Agustus 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Vento Saudale / WM Senin, 26 Agustus 2019 | 20:27 WIB

 

Bogor, Beritasatu.com - Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, tantangan pemerintah saat ini sama, yaitu menghadirkan layanan yang prima di tengah-tengah berbagai pesimisme. Bahkan, di beberapa daerah tantangannya itu membongkar kultur feodal.

Hal tersebut diungkapkannya saat mendampingi Menteri PAN-RB, Syafruddin melaunching MPP Grha Tiyasa Kota Bogor di lantai dasar Lippo Keboen Raya, jalan Malabar, Kota Bogor, Senin (26/8/2019).

Di beberapa daerah lain kultur feodalnya tidak ada, tetapi Informasi Teknologi (IT)-nya yang lemah. Oleh karena itu Kota Bogor menyelaraskan dua hal itu. Bagaimana kultur feodal ditinggalkan, dari ingin dilayani menjadi melayani seraya mengedepankan teknologi informasi dan media komunikasi.

"Hari ini Mal Pelayanan Publik adalah manifestasi dari niat kami tersebut. Ini adalah etalase pelayanan publik di Kota Bogor yang diharapkan nantinya pelayanan di Kecamatan, Kelurahan akan bertahap meningkat menuju standar premium yang seperti ini," harap Bima.

Dirinya menyebutkan, Mal Pelayanan Publik ini juga adalah ikhtiar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk ikut serta dalam gerbong reformasi birokrasi yang anti korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih.

Pada kesempatan itu, Bima juga menuturkan, Kota Bogor memiliki Si Badra (Sistem Berbagi Aduan dan Saran) dimana setiap layanan publik bisa dikritisi dan direspon oleh warga.

Si Badra ini adalah satu aplikasi dimana pengaduannya harus real time, tidak boleh ada hoaks, tidak boleh fiktif. Warga bisa memotret jika ada layanan yang tidak menyenangkan dan disampaikan ke aplikasi Si Badra.

"Satu hari tidak di respon naik ke kepala dinas, 2 hari tidak direspon naik ke Wali Kota dan kita akan bahas khusus di briefing staf," ujarnya.

Bima menambahkan, dirinya melihat sistem birokrasi harus bisa melayani, bukan saja di tunggu oleh warga tetapi juga dinilai.

"Oleh karena itu target Mal Pelayanan Publik ini bukan hanya sekedar melayani, tetapi juga memudahkan dan membahagiakan," ujar Bima.



Sumber: BeritaSatu.com