KPK Evaluasi Pencegahan Korupsi Kota Bekasi‎

KPK Evaluasi Pencegahan Korupsi Kota Bekasi‎
PK melakukan evaluasi sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kota Bekasi‎, Selasa (27/8/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Mikael Niman )
Mikael Niman / WM Selasa, 27 Agustus 2019 | 20:28 WIB

 

Bekasi, Beritasatu.com - ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kantor Wali Kota Bekasi, di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Selasa (27/8/2019).

Kedatangan anggota KPK ini melakukan monitoring dan evaluasi sistem terhadap capaian rencana pencegahan korupsi melalui sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kota Bekasi.

"Ada delapan fokus area yang dimonitor dan dievaluasi, mulai dari perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan daerah," kata Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Tri Budi Rochmanto, di Kota Bekasi, Selasa (27/8/2019).

Dia mengatakan, ada delapan indikator yang harus terpenuhi Kota Bekasi dan sementara ini berada di angka 79 persen

"Sudah baik harus dipertahankan. Namun, ada beberapa yang harus di tingkatkan di antaranya mengenai aset yang harus segera di sertifikat," katanya.

Menurutnya, dari 2.668 aset daerah, sekitar 200-an yang sudah disertifikatkan.

"Tadi Pak Wali juga sudah menargetkan 2019 ini akan ada 750 yang akan disertifikatkan. Ini kita dorong untuk dilakukan agar tercatat dengan baik dan rapi," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menambahkan, keberhasilan capaian angka 79 persen ini tak lepas dari beberapa sistem dan regulasi yang sudah maksimal di Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi bertekad agar menjadi daerah yang terbaik untuk Monitoring Center of Prevention (MCP).

"Kita akan terus pertahankan yang terbaik, dan terus lakukan evaluasi," kata Rahmat.

Ia menambahkan, untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Pemerintah Kota Bekasi akan mengikuti arahan yang sudah diberikan KPK.

"Mulai dari penguatan kelembagaan hingga penguatan sumber daya manusia," tuturnya.

Saat ini, kata dia, transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan merupakan keharusan yang dilaksanakan. Di luar hal tersebut, kehadiran teknologi juga tak bisa terelakan.

"Teknologi bisa menjadi alat penunjang agar menghadirkan kemudahan, kecepatan, serta keterbukaan dalam pelayanan untuk masyarakat," pungkasnya.



Sumber: Suara Pembaruan