Warga dan Pedagang Gajah Mada Tolak Ganjil Genap

Warga dan Pedagang Gajah Mada Tolak Ganjil Genap
Kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Casablanca, Jakarta, Selasa (13/8/2019). Masa uji coba perluasan kawasan ganjil genap di DKI Jakarta berimbas pada kemacetan di sejumlah ruas jalur alternatif. ( Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir )
Erwin C Sihombing / YUD Jumat, 30 Agustus 2019 | 20:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Warga dan pedagang di sekitar sentra bisnis Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk dan Gunung Sahari menolak penerapan pembatasan kendaraan ganjil genap di kawasan tersebut. Mereka meyakini persoalan polusi yang melanda Jakarta sekarang ini tidak tepat diatasi dengan perluasan ganjil-genap.

"Warga dan pedagang di sekitar sentra bisnis kesusahan untuk beraktivitas sehari-hari imbas perluasan ganjil-genap di kawasan ini. Kami mengusulkan dan siap menjadi pelopor memperbanyak penghijauan sebagai solusi mengatasi polusi," kata perwakilan warga dan pedagang, Chandra Suwono, di Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Chandra melanjutkan, warga sepakat untuk mengambil inisiatif penghijauan untuk mengatasi polusi. Pihaknya beharap perluasan ganjil-genap di kawasan tersebut dievaluasi.

"Warga dan pedagang di kawasan sentra bisnis ini turut memberi solusi mengenai polusi yakni, siap menjadi pelopor untuk melakukan penghijauan. Namun warga meminta perluasan ganjil-genap di kawasan ini diperhatikan dan dievaluasi," katanya.

Ketika disinggung mengenai teknis memelopori penghijauan yang dimaksud, dia tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Apakah tindakan yang dimaksud adalah warga dan pedagang bersedia menyumbangkan sebagian lahan untuk penghijauan sebagai kompensasi tidak diberlakukan ganjil-genap di kawasan tersebut.

Pemprov DKI memberlakukan perluasan ganjil-genap mencakup Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk dan Gunung Sahari sejak 7 Agustus 2019 dan bakal diberlakukan pada 9 September 2019 mendatang.

Perluasan ganjil-genap diterapkan sebagai langkah gubernur untuk mengendalikan kualitas udara yang dikeluhkan warga. Pemberlakuan ganjil-genap juga dikenakan terhadap pengemudi taksi daring.



Sumber: Suara Pembaruan