Anies Optimistis Penyerapan Anggaran 2019 Capai 90%

Anies Optimistis Penyerapan Anggaran 2019 Capai 90%
Anies Baswedan. (Foto: Antara)
Lenny Tristia Tambun / FER Rabu, 4 September 2019 | 21:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Memasuki semester II tahun 2019, tepatnya hingga 3 September 2019, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) DKI 2019 baru mencapai 45,4 persen dari total nilai APBD DKI 2019 sebesar Rp 80,9 triliun. Artinya, anggaran yang baru terserap hanya sebesar Rp 36,7 triliun.

Kendati demikian, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tetap optimistis penyerapan anggaran dalam APBD DKI 2019 akan mencapai target sebesar 90 persen. Pasalnya, Anies sudah meminta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) DKI harus mampu mencapai penyerapan anggaran di atas 90 persen pada akhir tahun anggaran.

"Kalau sekarang itu, malah mereka semua harus mencapai di atas 90 persen," kata Anies di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (44/9/2019).

Hal senada juga disampaikan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah DKI, Sri Haryati. Ditegaskannya, realisasi penyerapan APBD DKI 2019 pada akhir Desember harus mencapai 90 persen. Ia optimistis, target itu dapat tercapai.

"Insyaallah akhir tahun (penyerapan) kita baguslah. Mudah-mudahan 90 persen ya, tapi kita lihat lagi nanti," kata Sri Haryati.

Dijelaskannya, setiap SKPD memilik serapan perkiraan sendiri (SPS) yang menjadi acuan serapan anggaran mereka.
Dari semua dinas yang ada, Sri Haryati membenarkan penyerapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman masih rendah sekali.

"Iya, perumahan memang rendah. Nah itu nanti kami akan bahas dan diskusikan, apa solusinya, kenapa bisa rendah. Pokoknya kami upayakan agar bisa melambung penyerapannya,” terang Sri Haryati.

Bila mengacu pada laman publik.bapedadki.net, penyerapan anggaran belanja dibagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk belanja langsung, tingkat penyerapannya 37,9 persen atau Rp 17,5 triliun dari alokasi anggaran Rp 46,3 triliun. Belanja langsung isinya merupakan belanja barang dan jasa.

Sedangkan penyerapan belanja tidak langsung mencapai 55,5 persen atau Rp 19,1 triliun dari alokasi anggaran Rp 34,5 triliun. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, hibah, subsidi, bantuan sosial, dan lain-lain.

Penyerapan yang paling rendah dari semua SKPD, adalah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dari alokasi anggaran Rp 2,46 triliun, anggaran yang diserap baru Rp 320,5 miliar atau 13 persen.

Disusul, penyerapan anggaran Dinas Sumber Daya Air menempati posisi kedua terendah. Anggaran yang diserap yaitu Rp 826,3 miliar dari alokasi anggaran Rp 3,8 triliun. Atau sekitar 21,3 persen.

Lalu di posisi ketiga terendah ada Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Dari alokasi anggaran Rp 1,5 triliun, anggaran yang terserab baru sebesar Rp 413,8 miliar atau 27,2 persen.



Sumber: BeritaSatu.com