Penerapan Pajak Online

BPRD DKI Targetkan 12.000 Wajib Pajak

BPRD DKI Targetkan 12.000 Wajib Pajak
Kepala BPRD DKI, Faisal Syafruddin, sedang memonitor penerapan online sistem di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Puri Kembangan, Kamis (5/9/2019). (Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun)
Lenny Tristia Tambun / FER Kamis, 5 September 2019 | 18:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pajak dan Retrebusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menargetkan sebanyak 12.000 wajib pajak (WP) hotel, restoran, tempat hiburan dan parkir di Ibukota, menerapkan online system pelaporan pajak daerah.

Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, pihaknya telah meluncurkan online system. Dengan begitu, pelaporan pajak daerah dapat diketahui secara cepat dan besaran dana yang disetorkan ke kas daerah sesuai dengan pelaporan tersebut.

"Jadi, saat pajak daerah di antaranya restoran yang dilaporkan oleh wajib pajak melalui online system ini bisa langsung terpantau di sistem yang terpasang di BPRD DKI. Sistem pajak online dapat membantu berapa besaran uang pajak restoran yang dilaporkan sehingga wajib pajak secara cepat dan tepat jumlah uang yang wajib disetorkan," kata Faisal Syafruddin ketika ditemui saat memonitor penerapan online system di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Puri Kembangan, Kamis (5/9/2019).

Faisal menjelaskan, sistem pelaporan pajak online berupa perangkat lunak atau software ini terinstal dari komputer pembayaran wajib pajak yang terkoneksi ke dalam sistem di kantor BPRD DKI Jakarta.

"Kami menargetkan sekitar 12.000 wajib pajak akan terkoneksi pelaporan pajak daerah secara cepat dan riil hingga tahun ini. Total setiap lima wilayah kota di Jakarta telah menerapkan online system ini,” ujar Faisal Syafruddin.

Faisal menegaskan, wajib pajak restoran, hiburan, hotel dan parkir yang menolak menerapkan online system pelaporan pajak daerah akan dikenakan sanksi tegas.

"Sanksi tegas bagi wajib pajak yang menolak berupa pencabutan izin usaha. Bahkan, siapapun yang merusak akan dikenakan sanksi sesuai aturan hukum yakni pidana maupun perdata," tegas Faisal Syafruddin.

Sementara itu, Kasudin BPRD Jakarta Barat, Hendarto menambahkan, pihaknya menargetkan sebanyak 834 wajib pajak akan menerapkan online system pelaporan pajak hingga akhir 2019.

"Sebelumnya, sebanyak 998 wajib pajak restoran, hotel, tempat hiburan dan parkir juga telah menerapkan online system pajak daerah bekerja sama dengan BRI dan alat E-Post," kata Hendarto.



Sumber: BeritaSatu.com