Benarkah Masyarakat Butuh Pemekaran Provinsi Jabar?

Benarkah Masyarakat Butuh Pemekaran Provinsi Jabar?
Diskusi tentang pemekaran wilayah Jawa Barat di Cibinong, Bogor, Senin (9/9) ( Foto: Heri )
Heriyanto / HS Selasa, 10 September 2019 | 10:12 WIB

Bogor, Beritasatu.com – Pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat dinilai sangat mendesak karena terlalu luas dan jumlah penduduk yang cukup besar. Namun, apakah wacana pemekaran provinsi itu menjadi kebutuhan masyarakat Jabar sendiri?

Demikian salah satu pembahasan dalam diskusi yang digelar lembaga Pelita Pasundan di Cibinong, Bogor, Senin (9/9/2019) dengan tema “Propinsi Bogor Raya, Perlu atau Tidak?”. Hadir sebagai narasumber diantaranya Amsori (pakar hukum syariah), Sugeng Teguh Santoso (advokat senior), Ruhiyat Saujana (anggota DPRD Kabupaten Bogor), dan Babai Suhaemi (anggota DPRD Depok).

Menurut Amsori, kehadiran sebuah provinsi baru di wilayah Bogor sudah sangat mendesak untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembenahan tata kelola pemerintahan. Dalam pemekaran Jawa Barat itu, wilayah Bogor (kabupaten dan kota) pun bisa dikembangkan menjadi sebuah provinsi tersendiri. “Wilayah-wilayah lain di Indonesia bisa dimekarkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor ini cukup luas dengan jumlah penduduk yang cukup cukup besar. Jadi, sudah sangat mendesak agar Jawa Barat ini diperluas menjadi tiga provinsi baru,” tegasnya.

Seperti diketahui, Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten dan 9 kota. Pada tanggal 17 Oktober 2000, sebagian wilayah Jawa Barat dibentuk sebuah provinsi tersendiri, yaitu Provinsi Banten.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan penduduk Provinsi Jabar pada 2018 lalu sekitar 47 juta jiwa. Adapun tiga kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah di Kabupaten Bogor sebanyak 5,8 juta jiwa, Kabupaten Bandung sebanyak 3,7 juta jiwa, dan Kabupaten Bekasi sebanyak 3,7 juta jiwa. Sementara itu, kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Banjar sebanyak 186 ribu jiwa, Cirebon sebanyak 315,8 ribu jiwa, dan Sukabumi sebesar 326,6 jiwa.

Sugeng justru mengajak agar rencana pemekaran itu harus disikapi dengan hati-hati dan jangan mengulangi berbagai salah kaprah yang sudah terjadi di beberapa daerah. “Fakta menunjukkan sebagian besar pemekaran itu hanya memenuhi keinginan elite. Lalu apakah itu menjadi kebutuhan dan menjawab kepentingan masyarakat? Jangan sampai kita hanya menciptakan oligarki politik yang baru dan rakyat tetap saja menderita,” tegasnya.

Untuk itu, pendiri Yayasan Keadilan Bogor ini mengajak semua pihak untuk menguji dan melibatkan masyarakat dalam rencana pemekaran Jabar, termasuk wacana Bogor Raya yang mencuat belakangan ini.

Sedangkan Ketua Pelita Pasundan Rinto Febrian mengatakan pihaknya belum melihat berbagai elemen untuk mengajak keterlibatan masyarakat terkait pemekaran ini. Untuk itu, pihaknya terus mendorong semakin banyak kalangan dan masyarakat umum untuk membahas wacana tersebut, terutama di wilayah Bogor dan sekitarnya. “Mekanisme pembentukan provinsi baru masih panjang, tetapi masyarakat dan para pihak terkait perlu secara intens memberikan masukan. Pelita Pasundan mendorong dan mengajak semua pihak agar semakin banyak terlibat dalam wacana ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) menegaskan isu pembentukan Provinsi Bogor Raya tidak mendesak. Untuk itu, ketika berada di Cibinong, Bogor, pada akhir Agustus lalu, dia meminta hal tersebut tidak dibahas lagi.
Ridwan mengatakan urgensi pemekaran ada di wilayah tingkat II. Jawa Barat yang harus lebih diperbanyak.



Sumber: Suara Pembaruan