Jangan Ubah Fungsi Trotoar
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Jangan Ubah Fungsi Trotoar

Selasa, 10 September 2019 | 10:41 WIB
Oleh : Bhakti Hariani, Asni Ovier / AO

Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menimbang ulang rencana untuk mengizinkan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar. Selain bisa mengganggu keindahan kota, keberadaan PKL di trotoar juga bisa menimbulkan masalah keamanan, ketertiban, dan kenyamaan berkendara, khususnya pejalan kaki.

Apalagi, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa jalan hanya bisa ditutup karena alasan kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, kegiatan olahraga, dan kegiatan budaya, bukan untnuk para PKL.

Pemprov DKI harus berpikir kreatif dengan membangun tempat-tempat khusus berjualan bagi PKL, seperti pusat kuliner dan pusat suvenir, tanpa harus mengubah fungsi trotoar.

Pengamat tata kota, Nirwono Joga mengatakan, selama ini aturan perundang-undangan masih melarang trotoar digunakan untuk menampung PKL. Trotoar hanya digunakan untuk para pejalan kaki.

Nirwono memaparkan, selama UU Nomor 38/2004 tentang Jalan dan UU Nomor 22/2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan masih berlaku, maka Pemprov DKI Jakarta dan seluruh pemerintah daerah se-Indonesia harus mematuhinya.

“Peraturan harus dipatuhi, tanpa kecuali atau dengan persyaratan apa pun. Kalau peraturan menteri lebih rendah kedudukannya dari UU, jadi itu yang harus direvisi. Penerapan ‘dengan syarat’ tidak mengganggu ruang minimal untuk berjalan kaki terbukti tidak efektif di lapangan. Itu bisa dilihat di Tanah Abang, Jatinegara, Pasar Senen, dan banyak tempat lain di Jakarta,” ujar Nirwono kepada Beritasatu.com di Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

Dikatakan, penerapan “dengan syarat” pada tempat-tempat tertentu juga tidak akan efektif, diskriminatif, dan membuka celah pelanggaran akan diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran di tempat lain di Jakarta. “PKL kita sulit untuk mematuhi aturan,” kata Nirwono.

Dia mengingatkan bahwa Jakarta adalah etalase Indonesia. Bisa dibayangkan betapa semrawutnya trotoar yang sudah susah payah dan mahal dibangun pada akhirnya diokupasi PKL. Para pejalan kaki tidak dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman di trotoar yang sejatinya dibangun untuk mereka.

Penggagas Gerakan Ayo ke Taman ini memiliki ide untuk menangani PKL, yakni dengan mendata secara akurat jumlah dan jenis PKL oleh Pemprov DKI Jakarta, dinas terkait, asosiasi UMKM, dan asosiasi PKL. Data ini kemudian harus dikunci. Para PKL kemudian distribusikan ke pasar rakyat terdekat, pusat perbelanjaan terdekat, atau dibangun pusat-pusat kuliner.

Pemilik pusat perbelanjaan, ujarnya, wajib menyediakan 10% lahan untuk menampung PKL, seperti di Gandaria City. Kemudian, PKL juga bisa ditampung di kantin gedung perkantoran yang ada berbagai jenis makanan minuman atau diikutkan dalam berbagai kegiatan festival kesenian.

“Prinsipnya, PKL tidak boleh berjualan di trotoar, tetapi Pemprov DKI Jakarta dapat mewadahi tempat berjualan seperti itu, sehingga tidak ada yang dirugikan dan tidak melanggar aturan. Jakarta ada Pergub 3/2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro PKL. Tinggal diteruskan penerapannya saja,” kata Nirwono.

Zona Khusus
Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan, jika ingin menata PKL, maka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus membuat zona khusus. Misalnya, zona merah adalah kawasan yang sama sekali dilarang ada PKL di trotoar.

Sementara, zona kuning adalah lokasi keberadaan PKL yang diatur waktu, tempat, jumlah, dan kegiatannya, seperti di stasiun kereta atau kolong jembatan jalan MRT. Sementara, zona hijau adalah kawasan di mana PKL boleh berdagang permanen atau tetap, seperti di sky bridge Tanah Abang.

Yayat mencontohkan kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta, di mana PKL bisa ditata dengan tertib dan berjualan pada malam hari. Namun, mereka tertib dan terorganisasi dengan baik.
“Kelembagaannya harus jelas. Para pedagang juga memakai seragam. Mereka terdata dan berjualan dengan aneka ragam barang yang bervariasi. Jika diorganisasi seperti ini, maka PKL juga harus terbebas dari oknum ormas, di mana mereka rentan menjadi korban pemerasan,” tutur Yayat.

Menurut dia, jika tanpa niat dan kelembagaan yang kuat serta tegas untuk mengatur PKL maka akan lebih baik Pemprov DKI membatalkan rencanan mengizinkan PKL berjualan di trotoar.

Sementara, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengatakan, ide Gubernur Anies yang akan mengizinkan PKL berjualan di trotoar masih mentah dan tidak memiliki desain komprehensif. William mengatakan, 80% kondisi trotoar di Jakarta tidak dapat digunakan untuk berjualan oleh PKL.

Jakarta, kata William, tidak bisa disamakan dengan New York, Amerika Serikat (AS), di mana trotoar di sana tertata dengan baik. Para pedangan di trotoar New York bisa tertib dan menjaga kebersihan dan kenyaman trotoar.

“Jakarta jangan dibandingkan dengan New York. Tidak apple to apple. Trotoar di New York sudah sangat memadai. Apalagi, di sana PKL tidak berjualan makanan berat. Berbeda dengan di Jakarta, di mana sering kita temui para PKL berjualan makanan berat, sehingga air pencucian piring dan segala macamnya mengotori trotoar,” kata William.

Jika hal ini terjadi, maka yang dirugikan adalah para pejalan kaki. Ruang mereka untuk beraktivitas semakin terbatasi oleh okupasi para PKL di lahan trotoar. Menurut William, seharusnya ada tempat khusus di mana para PKL bisa berjualan tanpa menganggu kepentingan umum.

“Para PKL juga harus dilindungi. Jangan sampai mereka menjadi korban premanisme. Pak Anies seharusnya melihat secara holistik keadaan di Jakarta, karena kebijakan yang nanti dia buat akan berlaku di seluruh Jakarta. Tidak hanya di satu titik saja,” kata William.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI lainnya, August Hamonangan Pasaribu menyayangkan jika wacana ini benar-benar jadi diterapkan di Jakarta. Menurut August, ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI belum memiliki konsep yang matang dalam menata Jakarta.

“Ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang jelas menyebutkan tidak boleh ada peraturan daerah (perda) yang mengizinkan PKL berjualan di trotoar. Seharusnya, kalau Pak Anies memiliki konsep matang, dia akan mematuhi putusan MA. Ini sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana peraturan harus dipatuhi,” ujar August.

Sebelum mengizinkan PKL berjualan di trotoar, kata August, maka Pemprov DKI Jakarta harus melakukan survei kelayakan terhadap seluruh trotoar yang direncanakan akan digunakan untuk berjualan. Setelah itu, satu lokasi bisa ditetapkan sebagai proyek percontohan dan lokasi itu terus dipantau selama beberapa bulan. Kemudian, hasil pemantauan itu dievaluasi, baru dibuat kebijakan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Indonesia vs Thailand, Polisi Perketat Pemeriksaan Supoter di Pintu Masuk

Diharapkan suporter datang lebih lebih awal sehingga ada interval waktu yang panjang untuk petugas melakukan pemeriksaan.

MEGAPOLITAN | 10 September 2019

Benarkah Masyarakat Butuh Pemekaran Provinsi Jabar?

Masyarakat harus dilibatkan rencana pemekaran Jawa Barat.

NASIONAL | 10 September 2019

Udara Kotor Jakarta Melonjak Jelang Pagi

Indeks kualitas udara (AQI) Jakarta berada pada level sedang, yakni 94 hingga 95 dari ambang batas 500,

MEGAPOLITAN | 10 September 2019

Penerapan ETLE, Mobil Jenazah dan VIP Tetap Dilarang Masuk Busway

Pengecualian hanya diberikan kepada mobil pemadam kebakaran dan ambulans yang membawa pasien.

MEGAPOLITAN | 10 September 2019

Dirahasiakan, Penempatan Kamera ETLE di Jalur Busway

"Saya tidak mau buka karena harus rahasia, agar menciptakan kesadaran pengendara."

MEGAPOLITAN | 10 September 2019

Mulai 1 Oktober, Tilang Elektronik Diberlakukan di Jalur Transjakarta

ETLE mampu memberikan bukti pelanggaran akurat dan tidak dapat terelakkan lagi.

MEGAPOLITAN | 10 September 2019

4 Pelaku Pengeroyokan Saat Acara Dangdut Dibekuk Polisi

Aksi pengeroyokan tersebut membuat empat korban tidak berdaya karena hantaman benda tumpul dan benda tajam serta menggunakan kayu, batu, botol kaca.

MEGAPOLITAN | 9 September 2019

Laboratorium Komputer SMK Karya Guna 2 Terbakar

tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sedangkan kerugian material, kata dia, masih dalam penghitungan pihak sekolah.

MEGAPOLITAN | 9 September 2019

Konstruksi Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Hampir Rampung

Pembagunan Tol Elevated Jakarta - Cikampek segera akan tuntas.

MEGAPOLITAN | 9 September 2019

Wacana Provinsi Baru di Jabar Perlu Dilihat Urgensinya

Pemekaran harus memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

NASIONAL | 9 September 2019


TAG POPULER

# Covid-19


# Jutawan


# Pembunuhan PRT


# Aturan Baru Perkantoran Jakarta


# Rodrigo Duterte



TERKINI

Ini Kronologi Pasien Positif Covid-19 Ngamuk di IGD

MEGAPOLITAN | 3 menit yang lalu





UEFA Hapus Aturan Gol Tandang

BOLA | 28 menit yang lalu





TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS