Trotoar Nyaman dan Jalur Sepeda Dorong Penggunaan Transportasi Ramah Lingkungan

Trotoar Nyaman dan Jalur Sepeda Dorong Penggunaan Transportasi Ramah Lingkungan
Salah satu sudut trotoar yang baru saja diselesaikan pengerjaannya oleh Pemprov DKI Jakarta di jalur lambat Jalan Yos Sudarso, Kota Jakarta Utara pada Senin, 16 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Carlos Roy Fajarta Barus )
Carlos Roy Fajarta / JAS Senin, 16 September 2019 | 15:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu permasalahan pelik di ibukota Jakarta saat ini adalah persoalan kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang menjadi momok bagi warganya. Bahkan tak jarang Jakarta berada di peringkat pertama kota terpolusi dari situs Air Visual dan masih dalam kategori macet cukup tinggi dari situs TomTom ataupun Inrix.

Penataan yang kini tengah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan membuat trotoar yang ramah disabilitas, nyaman, dan dilengkapi penghijauan serta jalur sepeda merupakan salah satu strategi untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi ramah lingkungan.

Pengamat perkotaan Yayat Supriatna menyebutkan saat ini pemerintah daerah Jakarta perlu mendorong kultur gaya hidup sehat dengan menyediakan fasilitas publik dan ruang terbuka hijau lebih banyak.

"Salah satunya adalah penyediaan trotoar yang nyaman dan jalur sepeda di daerah pusat perkantoran, perbelanjaan, dan daerah wisata agar masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi bisa beralih menggunakan transportasi umum ramah lingkungan," ujar Yayat, Senin (16/9/2019) kepada Beritasatu.com.

Ia menyebutkan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di atas badan trotoar juga harus dibuat dengan perencanaan dan penataan matang seperti membuat zonasi merah, kuning, dan hijau menyesuaikan lebar trotoar dan kepadatan pengguna jalan di jalur trotoar tersebut.

"PKL yang sifatnya portabel harus representatif, tidak kumuh, dan jorok di trotoar yang lebarnya memadai. Zona merah yang padat akan kemacetan seperti Tanah Abang dan Tharmin juga harus ditata dengan baik agar masyarakat umum tidak dirugikan," tuturnya.

Yayat menyebutkan harus ada sinergisitas kebijakan antara Pemprov DKI Jakarta dengan stakeholder terkait untuk menyediakan fasilitas pendukung transportasi umum seperti trotoar, jalur sepeda, dan ruang terbuka hijau.

Sedangkan pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, juga melihat kebijakan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat ini dengan sering mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dengan pergub dan ingub membuat kerancuan di tengah masyarakat.

"Secara teknis pemerintah daerah seharusnya tinggal melaksanakan apa yang sudah tercantum dalam RTRW dan RDTR 2030 dalam membangun kota Jakarta sampai dengan tahun 2022 dan menegakkan aturan yang sudah ada, bukan mengubah-ubah (melanggar kemudian merevisi) RTRW-RDTR dan mengeluarkan pergub/ingub terlalu banyak dan tidak efektif," ujar Nirwono.

Perihal pengadaan jalur sepeda disebutkannya tetap harus mengedepankan budaya gerakan hidup sehat dengan lebih rutin melaksanakan hari bebas kendaraan bermotor setiap akhir pekan maupun memberikan contoh di mana ASN Pemprov DKI Jakarta harus menggunakan transportasi publik di hari tertentu.

"Untuk jalur sepeda ada tiga jenis misalkan jalur sepeda (bike path) yang bisa berdiri sendiri seperti di Kanal Banjir Timur atau bagian dari trotoar seperti di Sudirman atau Bintaro Jaya," tambah Nirwono.

Lebih lanjut Nirwono menjelaskan jalur sepeda (bike lane) yang banyak dibuat di samping kiri jalan pada umumnya seperti di Jalan Melawai Raya atau Alam Sutera. Dan ada pula rute sepeda (bike route) yang hanya berupa gambar marka/simbol sepeda di persimpangan dan sisi kiri jalan seperti yang terdapat di lingkungan permukiman Pondok Indah.

Pengamat Transportasi, Azaz Tigor Nainggolan ketika dikonfirmasi Senin (16/9/2019) pagi juga menyebutkan Pemprov DKI Jakarta harus menyediakan armada transportasi publik yang nyaman layaknya transportasi taksi online yang tengah diminati di Jakarta.

"Standar kendaraan atau transportasi umum yang melayani hingga permukiman (seperti KWK, APB, dan angkot lainnya) warga juga tentu harus layaknya taksi online atau minimal seperti Transjakarta agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadinya," kata Tigor.

Dikatakannya penerapan perluasan ganjil genap yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di 25 ruas jalan ibu kota Jakarta tetap tidak akan efektif apabila tidak didukung peremajaan atau revitalisasi terhadap armada kendaraan umum yang ada saat ini.

"Output-nya adalah agar masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadinya ke layanan armada transportasi umum dengan segera meningkatkan kualitas armada yang masih kurang layak saat ini dan membenahi dan fasilitas pendukung lainnya," tandasnya.



Sumber: Suara Pembaruan