Pendiri Kaskus Dilaporkan soal Dugaan Penipuan dan TPPU

Pendiri Kaskus Dilaporkan soal Dugaan Penipuan dan TPPU
Pendiri Kaskus, Andrew Darwis (kiri) bersama CEO Kaskus, Edi Taslim (kanan). ( Foto: BeritaSatu Photo / Herman )
Bayu Marhaenjati / CAH Senin, 16 September 2019 | 15:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pendiri Kaskus, Andrew Darwis dilaporkan terkait kasus dugaan pemalsuan, penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Rencananya, penyidik akan memeriksa pelapor bernama Titi Sumawijaya Empel, hari ini.

Titi Sumawijaya melaporkan Andrew dengan nomor laporan polisi: LP/2959/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus Polda Metro Jaya, tertanggal 13 Mei 2019 lalu.

"Ya betul (ada laporan itu)," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono, Senin (16/9/2019).

Dikatakan Argo, penyidik rencananya akan memeriksa dan meminta keterangan pelapor, di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, hari ini. "Pelapor panggilan pertama di Krimsus ya," ungkap Argo.

Sementara itu, Jack Lapian, selaku pengacara pelapor Titi Sumawijaya, mengatakan kliennya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sekitar pukul 14.00 WIB, siang ini.

"Pemeriksaan perdana saksi pelapor Ibu Titi dijadwalkan dilakukan hari ini Senin, 16 September 2019, di unit Fismondev Krimsus Polda Metro Jaya," kata Jack.

Jack melalui keterangan tertulisnya menuturkan, laporan ini bermula dari proses pinjam meminjam uang dengan jaminan sertifikat gedung milik pelapor, pada November 2018 lalu. Awalnya pelapor meminjam uang senilai Rp 15 miliar, namun yang terealisasi hanya Rp 5 miliar.

Jack menambahkan, pada perjalanan waktu, sertifikat gedung milik pelapor di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, ternyata dibalik nama menjadi atas nama Susanto dan terakhir diubah lagi menjadi atas nama Andrew Darwis. Diduga, sertifikat pelapor saat ini diagunkan ke Bank UOB oleh terlapor.

Merasa dirugikan, Titi kemudian melaporkan Andrew terkait dugaan tindak pidana pemalsuan, penipuan dan TPPU, seperti yang diatur dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP, dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.



Sumber: BeritaSatu.com