Mediasi Sengketa Lahan UIII Hasilkan 4 Hal

Mediasi Sengketa Lahan UIII Hasilkan 4 Hal
Lahan yang akan dibangun Universitas Islam Internasional Indonesia di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. ( Foto: Beritasatu Photo / Bhakti Hariani )
Bhakti Hariani / BW Selasa, 17 September 2019 | 13:06 WIB

Depok, Beritasatu.com – Mediasi yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, menghasilkan empat hal.

Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono, selaku perwakilan Pemkot Depok dalam mediasi tersebut menuturkan, dalam mediasi tahap ini ruang lingkup kesepakatannya terkait permasalahan kasus tanah milik Pemerintah cq Kementerian Agama eks pemancar RRI, antara warga penggarap, Setwapres RI, Tim Terpadu Provinsi Jabar dan Pemkot Depok.

Kesepakatan pertama, adalah akan dilakukan appraisal oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) terhadap 22 penggarap, atau 25 bidang garap dari total 61 penggarap yang sudah terdata sebelumnya.

Kedua, warga yang belum menyerahkan data diminta untuk segera menyerahkan untuk kemudian dinilai tim appraisal dan juga dilakukan verifikasi dan validasi.

Ketiga, agar transparan maka kesepakatan ini akan disampaikan hasil aritmatik appraisalnya dengan membuat permohonan ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

"Sedangkan poin keempat, para pihak sampai saat ini belum mencapai titik temu perihal jumlah nominal hasil appraisal, sebab belum ada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Masih dicari aturannya," tutur Hardiono, Selasa (17/9).

Direktur Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama M Arskal Salim mengatakan, pihaknya akan menyelesaikan secepatnya masalah ganti rugi. Arskal menjadwalkan untuk bertemu langsung dengan lurah untuk memverifikasi data.

"Kami dalam waktu dekat akan bertemu lurah untuk memverifikasi dan validisasi data yang kami terima ini. Dan kemungkinan juga pertemuannya nanti pada saat KJJP turun lapangan silakan warga ikut mendampingi. KJJP juga bersedia untuk ditemui oleh para warga di lapangan," ujar Arskal.

Terkait santunan, besaran nominalnya telah diatur sesuai Perpres Nomor 62 Tahun 2018. Nominal santunan tak bisa keluar dari ketentuan yang telah diatur.

"Kami tak bisa keluar dari Perpres ini karena akan terjadi pelanggaran hukum. Perpres ini mengatur apa saja yang menjadi hak-hak dari penggarap di tanah tersebut," tutur Arskal.

Terpisah, kuasa hukum warga terdampak pembangunan UIII, Andi Tatang Supriyadi mengucapkan terima kasih kepada Komnas HAM yang menjadi mediator dalam perkara ini.

"Kami akan berjuang untuk 22 titik yang tidak masuk dalam verifikasi appraisal kami akan perjuangkan supaya masuk dalam appraisal agar mendapatkan ganti rugi yang sama," kata Tatang.



Sumber: Suara Pembaruan